Jakarta – Melalui kerja sama Kejaksaan Republik Indonesia siap mendukung
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)agar pemasukan penerimaan pajak negara bisa lebih banyak lagi.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Gedung Mar’ie
Muhammad KPDJP, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Pada kesempatan itu, R. Narendra Jatna mengutarakan Kejaksaan Republik Indonesia siap mendukung DJP agar pemasukan penerimaan pajak bisa lebih banyak lagi.
Narendra juga menyampaikan bahwa sistem coretax termasuk ke dalam Sistem Pengolahan Data Elektronik (SPDE) sehingga masuk ke dalam ranah Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Pada kesempatan sama, Suryo Utomo mengungkapkan, penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut
dari MoU antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2020.
“MoU tentang Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi,” kata Suryo Utomo menegaskan.
Ditambahkan, untuk ruang lingkup PKS ini meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) dan/atau audit hukum (legal audit) di bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara serta tindakan hukum lainnya.
Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang selama ini telah membantu dan memberikan pendampingan dalam membangun sistem coretax.
” Kami berharap PKS ini nantinya dapat membantu seluruh pegawai DJP di lapangan agar koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik,” tandas Suryo Utomo. ***
