Telat Setor Dana Kampanye PKB Tabanan Gagal IKuti Pemilu

Ilustrasi (dok.KabarNusa)

KabarNusa.com, Tabanan – Lantaran terlambat menyetor dana kampanye sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan mengusulkan pencoretan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai peserta pemilu.

Dalam rapat pleno terkait penyetoran dana kampanye, PKB tidak menyetorkan atau menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu.

Saat ini, KPU Tabanan masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat mengenai pelaksanaan sanksi tersebut.

“Pada saat rapat pleno berlangsung Minggu 2 Maret, Ketua PKB Tabanan pun hadir, namun tidak setorkan dana kampanye,” terang Ketua KPU Tabanan, Luh Darayoni kepada wartawan Senin 3 Maret 2014..

Padahal, rapat-rapat sebelumnya yang pernah digelar terkait laporan dana kampanye, seluruh parpol diundang temasuk PKB. Namun PKB tidak pernah hadir.

“Kami sempat menghubungi nomor HP pimpinan Ketua PKB, tapi tidak diangkat. Kami juga beberapa kali telah berkirim surat undangan rapat, namun PKB selalu absen,”dalihnya.

Darayoni menegaskan, KPU Tabanan menganulir PKB mengikuti pemilu di Tabanan karena tidak menyetor dana kampenye.

Sesuai UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pileg, disebutkan jika partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu, sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 138  ayat 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

“Sanksi yang kami berikan kepada PKB berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu di Tabanan. Sanksi itu sudah sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 2012 tentang Pemilu,” jelas Darayoni.

Ketua DPC PKB Tabanan, H Towin Asrhofi sudah berupaya membuat nomor rekening, namun terbentur hari Sabtu dan Minggu. Apalagi, pleno pelaporan dana kampanye itu digelar hari Sabtu.

“Kemungkinan besar kami dianulir, namun secara resmi saya belum terima hasil pleno KPU,” ungkapnya,

Dia masih berharap, KPU masih beri toleransi sehingga PKB masih bisa ikut Pileg di Tabanan.

Apalagi pelaksanaan Pileg tinggal beberapa hari lagi, ibarat pekerjaan sudah 85 persen, kekurangan 15 persen seperti keterlambatan setor nomor rekening agar ditoleransi.

“Kami masih berharap diberi toleransi dan ikut serta. Baru kali ini kami gagal administrasi, dulu rekening diurus DPW,” sebut pedagang minuman keliling itu. (gus)