Yogyakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan dalam pengelolaan pertambangan sesuai konsesi izin yang bakal diterima pemerintah pihaknya tidak berorientasi ke provit.
Abdul Mu’ti menyampaikan sikap itu usai melakukan Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu 28 Juli 2024.
Setelah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan oleh tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Polresta Yogyakarta Manfaatkan Teknologi ETLE Jaring Pelanggar Lalu Lintas
PP Muhammadiyah akan membentuk Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang terkhusus menangani pertambangan setelah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atas tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Nantinya, Badan usaha itu nanti akan dibentuk bersama tim yang ditunjuk, meski selama ini memang Muhammadiyah sudah ada ada pedoman pembentukan yang namanya Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
Pihaknya menegaskan dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah tidak mengambil keuntungan semata.
Yellow Star Hotel di Yogyakarta Diamuk Si Jago Merah, Karyawan Berhamburan Selamatkan Diri
“Kami tidak berorintasi ke provit”, tegasnya lagi.
Saat ditanya, soal angka minimal yang diharapkan, Abdul Mu’ti belum bisa menjelaskan lebih jauh.
“Itu belum belum,”, sergahnya.
Padukan Sport Budaya dan Rekreasi Alam Bali, Ribuan Pelari Ramaikan Circle K 5th Run Series 2024
Ia kembali menjelaskan, maksud pedoman oleh Muhammadiyah sebelumnya yakni meliputi dua hal, pertama amal usaha non provit seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan sebagainya.
Kedua adalah Badan Usaha Milik Muhammadiyah, ini meliputi unit unit bisnis yang dikelola oleh perusahaan perusahaan yang dibawah perserikatan/amal usaha Muhammadiyah.
Nantinya, Muhammadiyah mengelola tambang akan dibentuk badan usaha, soal namanya masih belum tahu.
LSB PWM Bali Desak Muhammadiyah Tolak izin Pengelolaan Tambang Pemberian Presiden Jokowi
“Insyallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya yang bisa mengelola itu”, imbuhnya.
Menganai lokasi tambang yang akan dikelola, Muhammadiyah juga belum bisa menyampaikan. Saat Bahlil memberikan penawaran, lokasi tambangnya belum disampaikan.
Kendati begitu, kedepan mereka akan kami bicarakan dengan pemerintah seperti Presiden Jokowi, Menter Investasi Bahlil hingga Menteri ESDM untuk menentukkan lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah.
Lini Produk MODENA Proffesional, Dukung Industri Bisnis Kuliner di Bali
“Belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah. Tapi ada masukkan dari warga Muhammadiyah, yang diberikan itu kalau bisa batubara jangan batu neraka, itu candaan mereka”, ucap Abdul Mu’ti.
“Intinya kita siap mengelola tambang itu apabila amanah dan sesuai dengan peraturan tersebut”, tegasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, bahwa Muhammadiyah dalam mengelola tambangnya tidak bekerja sendiri alias akan ada pihak ketiga yang bermitra bersama PP Muhammadiyah.
Ribuan Umat Hindu Jawa Bali Tumplek Bleg di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Ada Apa?
“Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, nantinya akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman pengelolaan tambang”, jelasnya.
Tegas Abdul Mu’ti lagi, keputusan menerima tawaran izin tambang ini bukan semata-mata asal menerima namun sudah melalui berbagai tahapan termasuk lewat para kader/warga Muhammadiyah itu sendiri.
Konsolidasi nasional ini dilakukan bukan karena Muhammadiyah ragu-ragu dan bukan karena ada tekanan tetapi semua mekanisme yang diambil ini sebagai jalan musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.
Mantap, Inflasi di Tabanan Terendah di Bali
“Dan ini merupakan sistem atau tradisi di Muhammadiyah untuk menghasilkan keputusan strategis”, tutupnya. ***
