Tidak Ingin Seperti India, KSPSI Batalkan Aksi Besar-besaran Organisasi Buruh

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima pimpinan organisasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Sabtu (1/5/2021)/Dok. KSP.

Jakarta – Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan
aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin
kondisi Indonesia seperti India.

Untuk itu, Andi menjelaskan, pada pertemuannya dengan KSP Moeldoko, perwakilan
KSPSI dan KSPI pun mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen.

“Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” jelas Andi
saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima pimpinan
organisasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha
Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Iqbal, mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi
besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada
aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol
kesehatan.

Di sisi lain, Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan
buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Iqbal percaya, KSP
Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada
Presiden Joko Widodo.

“Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Moeldoko.
Maka tidak salah jika pada peringatan May Day kali ini kami kembali bertemu
dengan Moeldoko,” tutur Iqbal.

Pada pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, Pemerintah tidak mengabaikan
kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama
mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR).

“Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,”
tutur Moeldoko. Pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak
memberikan THR sebagai hak pegawai.

Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja
dan aturan-aturan turunannya. Pihaknya mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI
yang tidak menggelar aksi besar karena berempati dengan kondisi pandemi
Covid-19.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi
contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan.

“Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati
para buruh,” ungkap Moeldoko. (rhm)