Kabarnusa.com – Industri perbankan di Bali menunjukkan kegairahan dan trend capaian kinerja positif dengan raihan aset totalnya mencapai hampir Rp 99,77 Triliun atau hampir Rp 100 Triliun. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Zulmi melaporkan, aset perbankan meningkat Rp16,4 Triliun dari tahun 2013 yang tercatat Rp83,3 Triliun.
“Tahun 2014, industri perbankan di Bali menunjukkan kinerja positif dari sisi aset, kesehatan bank serta dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediari yang berkontribusi dalam perekonomian,” papar Zulmi Selasa 24 Februari 2015.
Disebutkan, untuk total aset bank umum konvensional mencapai Rp88,85 Triliun, bank syariah Rp1,53 Triliun, BPR Rp9,39 Triliun. Demikian pula, dalam fungsi intermediari arus dana telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana bisa dilihat dari indikasi peningkatan rasio dana terhadap kredit (loan to deposit ratio / LDR).
Kata dia, LDR perbankan di Bali tahun lalu, sebesar 84,19 persen meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 79,76 persen. Demikian pula, LDR bank umum syariah sebesar 195,7 dan BPR 81,15 persen. Untuk penyaluran kredit tahun lalu meningkat Rp9,1 Triliun atau 16,56 persen dibanding total kredit 2013.
Diketahui, total kredit bank umum konvensional Rp55,73 Triliun, bank syariah Rp1,14 Triliun dan BPR Rp7,1 Triliun. Tidak hanya itu, indikator positifnya perbankan di Pulau Dewata bisa dilihat dari mitigasi rasio yang memadai sehingga rasio Non Performing Loan (NPL) tahun 2014 berada level rendah.
“NPL perbankan di Bali pada level 1,07 persen,” sebut Zulmi dalam pertemuan tahunan dengan pelaku industri jasa keuangan di Hotel Sanur Paradise. Dalam kesempatan itu, Zumi menegaskan, ada tiga hal penting terkait industri jasa keuangan, pertama bagaimana sektor ini dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan perekonomian.
Kedua, bagaimana sektor jasa keuangan dapat meningkatkan daya tahan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Ketiga, bagaimana ke depan sektor jasa keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan,” imbuhnya dalam acara yang dihadiri para pimpinan lembaga jasa keuangan, pemerintah, DPRD, dan pimpinan dinas dan instansi vertikal lainnya. (rhm)
