Tuntutan PMII DIY: Mengecam Demokrasi yang Kian Mundur dan Mendorong Perubahan

Yogyakarta – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (5/9) sore.

Aksi diikuti puluhan mahasiswa ini menyuarakan 11 tuntutan utama sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi dan ruang-ruang sipil di Indonesia.

Massa aksi, yang didominasi oleh jas almamater biru khas PMII, mulai berkumpul sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka berjalan dari arah selatan, membentuk lingkaran di tengah pertigaan, dan secara bergantian menyampaikan orasi serta membentangkan poster-poster bernada kritik seperti “Reformasi Dikhianati” dan “Tolak Otoritarianisme”.

Ketua PC PMII DIY, Ilyasa Alvin Abadi, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari gelombang unjuk rasa nasional. Ia menyoroti kemunduran demokrasi yang dinilai semakin terkikis.

“Reformasi yang diperjuangkan 25 tahun lalu sedang dikhianati. Demokrasi dikerdilkan, ruang sipil dipersempit, dan kekuasaan makin terkonsentrasi,” ujar Ilyasa. Ia menambahkan bahwa gerakan ini bukan sekadar politik praktis, melainkan upaya untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

11 Tuntutan PMII DIY

Dalam aksi tersebut, PMII DIY menyampaikan 11 tuntutan yang berfokus pada berbagai isu, mulai dari penegakan hukum hingga reformasi birokrasi dan ekonomi. Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disuarakan:

Mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi di berbagai daerah.

Mendesak pelarangan rangkap jabatan bagi pimpinan di kementerian dan lembaga negara.

Mendorong evaluasi besar-besaran terhadap kinerja DPR RI yang dinilai kehilangan fungsi pengawasan.

Menuntut dihentikannya pembatasan hak siar media dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap sebagai “Mesin Besar Gerogotan” anggaran negara.

Menuntut audit independen terhadap seluruh PSN yang menggunakan APBN.

Menolak beban pajak berlebihan terhadap rakyat kecil dan menuntut sistem pajak yang adil.

Mendesak prioritas pembangunan untuk kebutuhan rakyat kecil, bukan megaproyek mercusuar.

Membongkar kolusi politik dan bisnis dalam pelaksanaan PSN.

Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pelaku tindak pidana korupsi.

Menuntut penghapusan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang dinilai merusak tatanan demokrasi.

Ilyasa juga menekankan peran mahasiswa sebagai penjaga nurani bangsa. Ia menegaskan, aksi ini akan menjadi awal dari rangkaian gerakan lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah maupun legislatif.

Aksi yang dikawal oleh Jaga Warga setempat ini berlangsung tertib hingga menjelang Maghrib, meskipun sempat diwarnai dengan pembakaran sejumlah ban. Dalono, Sekretaris Jaga Warga Padukuhan Papringan, menyatakan kehadiran mereka semata untuk menjaga ketertiban lingkungan.

“Kami hanya ingin memastikan situasi di sekitar padukuhan tetap aman dan kondusif. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, dan itu adalah hak mereka,” kata Dalono. ***