UGM Berduka! Nyalakan Lilin di Pohon Bodhi, Nilai Demokrasi Sudah Enggak Beres

Yogyakarta – Aksi pembakaran lilin civitas akademika beserta mahasiswa berbagai fakultas Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dilakukan sebagai simbol keprihatinan atas tidak beresnya demokrasi di Indonesia.

Aksi pembakaran lilin berlangsung di halaman Balairung UGM tepatnya membelakangi pohon Bodhi pada Senin malam 26 Agustus 2024

Bakar lilin ini sebagai simbol kedukaan akibat dari perbuatan sejumlah elit politik untuk mematikan demokrasi di Indonesia.

Koordinator Acara, Monica Ratna Tedora menyatakan, mendekati Pilkada demokrasi di Indonesia telah diacak-acak.

“Jadi aksi bakar lilin ini sebagai simbol kita berduka terhadap sejumlah elit politik yang berupaya mematikan demokrasi di Indonesia,” kata Monica Ratna Tedora.

Pernyataanya itu, sebagai sindiran terhadap putra-putranya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap melanggar kode etik konstitusi untuk maju menjadi calon pemimpin. terbaru, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep sebelumnya dirumorkan maju Cawagub Jakarta.

“Sebagaimana tahu kalau daftar calon itu ada prosedur yang panjang dan yang terpilih adalah orang-orang kredibilitas yang bagus,” jelas dia.

Digelarnya aksi nyalakan Lilin di dekat Pohon Bodhi yakni sebagai simbol pencerahan yang dengan harapan demokrasi Indonesia sesegara mungkin dapat pencerahaan atau tidak ternodai cara politik kotor.

Filosofinya, pohon tersebut diceritakan Sidharta Gautama yang dahulu kala bersemedi dan memperoleh pencerahan, hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya.

Dari pohon Godhi tersebut jika ditarik sejarah dari penganut Budha yang melakukan pertapaan dan mendapatkan pencerahan yang sempurna.

“Jadi. UGM mengambil filosofinya dengan menamakan sebagai pohon pengetahuan atau pencerahan. Pohon ini juga ada di Fakultas Hukum tersebut,” terang Monica Ratna Tedora.

Melalui aksi lilin inilah diharapkan bisa untuk menerangi terhadap pohon pengetahuan dengan cahaya lilin ini

“Yakni menerangi semangat kita untuk tiga hari aksi berturut-turut (27 – 29 Agustus 2024, ” urainya.

Rencanya, 27 besok di sepanjang Malioboro titik kumpul di Parkir Abu Bakar Ali, hari kedua akan melaksanakan diskusi, dan ketiga menyambangi Kantor KPU.

Ditanya rencana Presiden Jokowi akan menyambangi beberapa titik di wilayah Yogyakarta, apakah dirinya bersama rekan yang lain akan melakukan aksi dihadapan kepala negara tersebut, ia masih belum memastikan hal itu.

“Soal pas Jokowi kesini apakah kita ada aksi kesitu, itu nanti kita tunggu updatenya tapi sementara diskusi biasa,” katanya menjelaskan.

Salah satu dosen Fakultas Hukum, Rikardo Simamarta mengatakan bahwa aksi ini menyatukan akal sehat. Pihaknya menilai, Indonesia saat ini masih dalam keadaan darurat.

“Karena itu enggak lagi identitas mahasiswa dan dosen karena sama-sama menggunakan alat yang sama yaitu akal yang sehat gitu,” katanya pada kesempatan sama.

Untuk itu, pihaknya memastikan, para mahasiswa yang terjun langsung menyuarakan aksi ini tidak perlu takut tidak bisa mengikuti ujian atau bahkan kena teguran.

“Kami di Fakultas Hukum perlu mendukung supaya mahasiswa enggak takut kalau mereka terlibat ini tidak bisa ikut ujian atau kena teguran. Kita pastikan mereka tidak khawatir soal itu,”tandasnya.

Meski tekanan itu kemungkinan ada. Namun, pihaknya akan terus membersamai mereka. Dalam hal ini, ia menegaskan tidak ada tekanan dari para pimpinan fakultas.

Diakuinya, tekanan itu mungkin ada tergantung dari sosok pimpinan di fakultas maupun rektorat.

“Mungkin seperti ada pimpinan yang enggak suka kalau kampus itu terlalu ribut atau enggak mau ambil risiko. Disini enggak ada sama sekali,” tandasnya.

Kendati RUU Pilada telah dibatalkan, namun pihaknya bersama mahasiswa dan civitas yang lain tetap akan menyelenggarakan aksi dengan mengangkat isu lain yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Kata Rikardo Simamarta, aksi ini untuk mendorong pembatalan RUU Pilkada ya dan atas tekanan itu sejauh ini berhasil . Sekarang sudah berpikir juga untuk isu yang lain termasuk isu-isu lokal ditingkat Jogja, jadi lanjutan aksi ini kemungkinan akan memperluas isu.***