 |
| Laporan itu sesunggugnya menohok Mega, seakan-akan mereka tidak bekerja profesional sehingga kecurangan terjadi |
KabarNusa.com – Laporan Calon Presiden Joko Widodo bahwa suaranya digembosi menjelang penghitungan akhir KPU sebagaimana modus dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013 dinilai mengada-ngada bahkan hanya mempermalukan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Diketahui, saat bertemu Megawati, Jokowi melaporkan jika suaranya pada pilpres lalu digembosi. Modus operandinya sama persis dengan yang terjadi di Pilgub Bali Mei tahun lalu. Caranya dengan memanipulasi form C1.
Atas hal itu, mantan Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), I Made Mudarta menampik adanya kecurangan di pilgub Bali seperti disampaikan Jokowi.
“Saya lihat laporan itu ibaratnya menampar muka Megawati sebagai ketua umum. Bagaimana tidak kita tahu lah struktur mereka (PDIP) kuat hebat, militansinya luar biasa. berpengalaman, terlatih dan profesional, masak sampai membiarkan jika benar ada kecurangan” tegas Mudarta kepada wartawan di Denpasar, Rabu (16/7/2014).
Setiap penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pilgub, atau pilkada tingkat kabupaten/kota, PDIP telah menyiapkan saksi profesional dan tim hukum.
“Jika ada tudingan terjadi manipulasi C1 lantas dibiarkan mereka, terus ke mana kader militan itu,” tanya Mudarta. Padahal sSaksinya terlatih, demikian juga kuasa hukumnya ada di setiap tingkatan.
“Laporan itu sesunggugnya menohok Bu Mega, seakan-akan mereka tidak bekerja profesional sehingga kecurangan bisa terjadi,” sebut Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu.
Karenanya, dia menilai laporan itu sebagai laporan hanya menyenangkan Megawati belaka. Tidak hanya itu, laporan itu juga bisa dijadikan pembenaran, ketika KPU mengumumkan Prabowo-Hatta sebagai pemenang, maka disimpulkan bahwa kecuranganlah yang menyebabkan Jokowi kalah.
Mudarta yang menjadi Wakil Ketua Pengarah Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Provinsi Bali itu. juga menampik gugatan ke Mahkamah Konstitusi saat Pilgub Bali berkaitan dengan manipulasi C1 seperti dituduhkan Joko Widodo saat membuat laporan kepada Megawati.
Diakuinya, memang ada keberatan sampai ke MK, tapi yang digugat bukan manipulasi C1. Laporan ke MK itu terkait tuduhan pemilih yang diwakilkan.
“Dalam persidangan di MK, yang terbukti justru sebaliknya. Faktanya justru mereka (PDIP) yang melakukan itu sampai 100 suara di Bungkulan, Buleleng, sehingga Bawaslu merekomendasikan coblosan ulang di sana,” ungkapnya.
DItegaskan lagi, tudingan Jokowi soal manipulasi C1 di Pilgub Bali sama sekali tidak benar. Jika ada manipulasi C1 kenapa tidak disampaikan waktu ke MK.
Dia menyayangkan sikap Joko Widodo yang menuding sembarangan. “Politisi atau negarawan tidak boleh asal tuding. Ini tidak mencerdaskan kehidupan berdemokrasi kita,” sindirnya. (kto)
