Vaksinasi Covid-19, Masyarakat Tetap Wajib Disiplin Prokes

Gubernur Bali I Wayan Koster/ist

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Kesehatan
(Kadiskes) Provinsi Bali Ketut Suarjaya mengikuti rapat koordinasi Kesiapan
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan
(Prokes).

Rakor bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni
Monardo secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Gubernur Bali,
Jayasabha, Denpasar, Selasa (5/1/2021).

Mendagri Tito Carnavian selaku pimpi nan rapat menegaskan pentingnya penegakan
protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta
bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. 

Disamping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu
dekat ini.

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh
masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga
kesehatan, masih membuka peluang terjadinya penyebaran pandemi bagi mereka
belum tervaksinasi.

Sehingga penegakan prokes mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih
terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah
supaya masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak
menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.

“Untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur–unsur pimpinan daerah pun
diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional
antara tanggal 14 -15 Januari depan.

Mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara
pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi, yang rencananya
dilaksanakan sehari sebelumnya tanggal 13 Januari,” kata Tito Karnavian.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengutip arahan dari Presiden RI Joko
Widodo bahwa Prokes harus tetap dilaksanakan secara disiplin. “Jangan sampai
ada terbangun narasi di masyarakat bahwa Covid akan usai karena sudah ada
vaksin.

Jumlahnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia
yang mencapai 270 juta jiwa. Sehingga tidak mungkin terpakai dalam waktu
bersamaan, harus bertahap, itu berpengaruh kepada masyarakat yang belum
memakai vaksin apabila lalai akan Prokes,” ujarnya.

Pemerintah pusat sedang berusaha terus menambah jumlah suplay dan stok, agar
kebutuhan vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia tercukupi.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan secara teknis program vaksinasi yang
rencananya akan berlangsung selama 15 bulan. Yang dimulai Januari 2021 hingga
Maret 2022 yang menyasar sekitar 181 juta jiwa penduduk dengan penambahan
cadangan sekitar 15%.

“Dari 269 juta penduduk Indonesia, yang di atas 18 tahun kita identifikasi ada
188 juta rakyat. Dari 188 juta rakyat Indonesia ini yang kita keluarkan karena
kondisinya hamil atau pernah terkena Covid-19 menjadi 181 juta rakyat
Indonesia.

Jumlah inil yang menjadi target vaksinasi,” jelasnya sambil menambahkan masing
– masing orang akan membutuhkan setidaknya dua kali proses vaksin untuk
mencapai herd immunity.

“Seratus delapan puluh satu juta penduduk dikalikan dua vaksin, jumlahnya
sekitar 362 juta. Terus kita tambah 15 persen. Itulah keluar angka 420 juta.
Angka jumlah vaksin inilah yang harus kita siapkan untuk Indonesia,”
terangnya.

Untuk tahap awal vaksinasi yang berlangsung Januari hingga April 2021,
penerima vaksin corona diprioritaskan untuk sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan
yang ada di 34 provinsi se-Indonesia.

“Untuk melaksanakan program vaksinasi kami sudah siapkan sekitar 30 ribu orang
tenaga terlatih, dengan masing – masing kemampuan menyutik sekitar 30 – 40
orang per hari,” tutupnya. (rhm)