Wamen HAM Mugiyanto Dorong Mahasiswa UPB Pontianak Jadi Juru Bicara HAM di Ruang Digital

Wamen HAM Mugiyanto mengajak mahasiswa UPB Pontianak menjadi penggerak literasi HAM digital, memperkuat toleransi

16 November 2025, 04:49 WIB

Pontianak– Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, menekankan peran vital generasi Z sebagai agen penggerak nilai Hak Asasi Manusia di tengah derasnya arus digital.

Dalam kuliah umum di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak pada 15 November 2025, ia secara tegas mengajak ratusan mahasiswa untuk bertransformasi menjadi “spokesperson” atau juru bicara HAM yang kritis di media sosial.

Di hadapan peserta lintas kampus, Wamen HAM Mugiyanto menempatkan mahasiswa sebagai kelompok paling strategis yang mampu mengubah narasi digital. Menurutnya, mahasiswa merupakan kunci penguatan HAM karena posisi mereka sebagai pengguna media sosial yang masif.

“Mahasiswa itu kunci untuk penguatan hak asasi manusia. Mereka sangat vital sebagai pengguna media sosial,” kata Wamen HAM Mugiyanto. “Kami ingin mahasiswa menjadi spokesperson terkait HAM, keberagaman, toleransi, dan hal-hal yang baik, termasuk kemampuan berpikir kritis.

Wamen HAM memandang pola digital Gen Z bukan sekadar arena ekspresi, melainkan peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ruang maya harus dimanfaatkan mahasiswa untuk menantang narasi intoleransi dan secara aktif menanamkan keberagaman.

Kuliah umum tersebut juga menyinggung potensi besar UPB Pontianak yang dikenal dinamis dalam isu sosial dan advokasi HAM.

Wamen HAM Mugiyanto menilai kampus tersebut memiliki energi mahasiswa yang kuat dan daya hidup akademik yang solid.

Oleh karena itu, ia berharap UPB dapat menjadi pusat pemikiran yang memperluas cakupan isu HAM, mulai dari ruang kelas hingga kegiatan pengabdian masyarakat. Peran pimpinan kampus dianggap krusial untuk memastikan nilai-nilai ini tertanam kuat.

Menutup kegiatan, Wamen HAM Mugiyanto mengumumkan rencana kerja sama erat antara Kementerian HAM dan UPB Pontianak.

Kerja sama ini akan fokus pada penguatan regulasi HAM, penyusunan usulan kebijakan masyarakat adat, serta keberpihakan pada kelompok rentan.

Kapasitas akademik Fakultas Hukum UPB, ditambah posisi Rektor Dr. Purwanto sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar, dinilai strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kampus dalam penguatan HAM di Indonesia.

Pesan ini menjadi pengingat bahwa ruang digital membutuhkan suara baru: mahasiswa yang peka, kritis, dan berani menjaga nilai kemanusiaa ***

Berita Lainnya

Terkini