Kabarnusa.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-29, di Hotel Labersa, Kampar, Provinsi Riau, Minggu (22/11/2015).
Ketua Pelaksana Nasional Kongres HMI, Fatharyanto menyatakan, Wapres Kalla akan membuka kongres pagi ini di Hotel Labersa yang akan dihadiri sejumlan menteri, pejabat lainnya serta ribuan anggota HMI dan alumni (KAHMI)
Tampak hadir di Pekanbaru. para alumni HMI Riau seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Azhar Azis dan Ketua Presidium Nasional KAHMI Mohammad Mahfud MD.
Mereka disambut Pelaksana Tugas Gubernur Riau dan para tokoh masyarkat Riau.
Di pihak lain, Kongres HMI ke-29 di Pekanbaru sejak awal menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Acara yang berlangsung pada 22 hingga 26 November itu mendapat kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Riau (APBD) Riau sebesar Rp3 miliar. Secara total, kongres HMI menelan biaya hingga Rp7 miliar.
Panitia mengaku memperoleh anggaran dari para alumni, Pengurus Besar dan pemerintah daerah.
“Kami juga bekerja sama dengan maskapai Lion Air untuk transportasi peserta kongres,” dalih Fatharyanto dilansir Riauonline.co.id.
Sebelumnya, Kongres HMI digelar di Pekanbaru, Riau menuai protes karena memakai duit Rp 3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau.
“Anggan kongres ini sangat tidak masuk akal,” kata Kepala Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi.
HMI harus bisa menjelaskan dan memaparkan kemana saja aliran anggaran yang diminta HMI dalam APBD Riau 2015 ini.
Selain itu, harus bisa menjelaskan secara rasional dan terperinci bagaimana aliran uang dipakai selama kongres dan mesti jelas SOP dan pertanggungjawabannya nantinya,” ungkap Triono ketika mendampingi Koordinator Fitra Riau Usman di kantornya.
Usman khawatir anggaran diminta sebesar itu dengan memakai uang negara rawan untuk disalahgunakan dan diselewengkan.
“Itu uang rakyat jadi bagi siapapun yang menggunakan dan organisasi manapun yang menggunakan anggaran negara itu harus bisa melaporkannya secara bertanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab mereka menggunakannya,” tandas Usman. (ari)
