Wapres Kalla Ingatkan Bupati Jangan Bergantung Dana Kucuran Pusat

Kabarnusa.com – Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengingatkan para kepala jangan agar hanya bergantung pada kucuran dana alokasi umum (DAU) dari pusat melainkan harus berkreasi dalam mendorong masuknya investasi.

Hal itu ditegaskan Wapres Kalla saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2015-2020 dan membuka Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) Tahun 2016 di Hall D JI Expo Kemayoran Jakarta, pada Kamis 5 Mei 2016/

Wapres Kalla menekankan, salah satu tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagai kepala daerah,

Bupati atau wali kota harus mampu berinovasi dalam mengembangkan potensi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Juga akan mampu  mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menyejahterakan masyarakatnya.

“Kita memberikan harapan dan apresiasi kepada para bupati, karena andalah pimpinan pemerintahan yang terdepan, yang paling dekat dengan rakyat,” tegasnya dikutip dari laman wapresri.go.id.
Tentu saja, para kepala daerah ini akan melaksanakan segala kebijakan yang telah dirumuskan dalam Undang-undang, aturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam berinovasi memajukan daerah, para bupati diingatkan tidak cukup hanya mengandalkan kucuran dana APBN dari pemerintah pusat, berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan rutin setiap tahun.

Pemerintah daerah, sambung Wapres, dituntut untuk berkreasi mendorong investasi masuk ke daerahnya untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Hampir banyak daerah sangat tergantung pada DAU dan DAK saja, ada daerah yang 80 persen DAU dan DAK. Itu tentu tidak bisa dikatakan, daerah itu sudah memberi inovasi dan kreativitas yang baik,” katanya mengingatkan..

Menurut Wapres, berbagai program dan kebijakan terus dilakukan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah.

Seperti memangkas bermacam perizinan yang menyulitkan, menurunkan tingkat suku bunga, membangun infrastrukutr dan memenuhi ketersediaan energi lisrik dan gas.

“Kita mempunyai ongkos yang mahal dalam bidang keuangan, kita turunkan bunganya. Kita mahal di bidang logistik, kita perbanyak jalan dan jembatan. Kita mahal di birokrasi, kurangi aturan-aturan yang menghambat, yang terlalu panjang. Kita mahal di energi, kita perbanyak listrik. Itulah langkah-langkah yang dilakukan bersama,” imbuhnya. (ari)