Warga Desak Penutupan Gas Buang Pengeboran Minyak di Tuban

6 Agustus 2016, 12:57 WIB

TUBAN
Warga Desa Rahayu Kecamatan Soko` Kabupaten Tuban Jawa Timur mendesak
penutupan Flrae setelah mendengar kabar dana kompenasi dari dampak gas
buang (Flare) tidak akan dibayarkan.

“Matikan saja Flare, jika dana kompenasi untuk warga selama tujuh bulan tidak dicairkan,” demikian bunyi spanduk.

Kepala
Desa (Kades) Rahayu Sukisno mengaku mendapatkan kabar, dana kompenasi
dari dampak gas buang (Flare) tidak akan pernah ada.

Kepastian
tidak ada kompenasi itu disampaikan oleh Sugeng Setiono, Field Manager
Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

Sukisno mengatakan, dengan kabar tersebut membuat warga sekitar semakin marah dan emosi.

Pasalnya, pemberian kompensasi merupakan hak dari seluruh masyarakat yang terdampak dari adanya gas buang milik JOB PPEJ itu.

“Ini
kepentingan seluruh warga, bukan pribadi atau golongan. Maka tidak
salah jika warga melakukan penolakan atas keberadaan JOB PPEJ tersebut,”
janji Sukisno baru-baru ini.

Kata dia, penolakan tersebut akan
dilakukan dengan menggerakkan masa dari seluruh lapisan masyarakat untuk
menyerukan tolak segala aktivitas operator minyak tersebut.

Bahkan, mereka mengancam melakukan pemblokoran di pintu masuk yang berada di sekitar kawasan itu.

“Kita
akan membikin portal untuk memblokir pintu masuk, agar tidak ada
aktivitas lagi dari JOB PPEJ. Biar semua semua rugi, tidak hanya
masyarakat semata yang dirugikan,” tegas Sukisno.

Wakil Ketua
Komisi C DPRD Tuban Hj. Tri Astuti mengatakan, tuntutan warga harus
dicarikan solusi terbaiknya, agar permasalahan tersebut tidak berlarut –
larut.

“Komisi C siap untuk memediasi permasalahan tersebut, dan
nantinya kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik dari problem
itu,” tukas politisi Partai Gerindra ini.

Diketahui, kompenasi
diberikan JOB PPEJ kepada warga sudah mulai sejak 2009 dan setiap Kepala
Keluarga mendapatkan sekitar Rp 50 ribu untuk satu bulan.

Namun, memasuki tahun 2016 ini menyisakan polemik antara warga dan operator minyak itu.

Diberitakan,
tak adanya kompensasi di tahun ini, di klaim pihak JOB PPEJ bahwa di
anggaran pada tahun 2016 tidak ada alokasi dana untuk kompensasi. Hal
tersebut disampaikan Sugeng Setiono, selaku Field Manager JOB PPEJ.

Jika
pun ada kompensasi, maka harus berdasarkan fakta di lapangan dan apakah
berdampak atau tidak. Sehingga, untuk mengetahui dampak tersebut pihak
operator minyak melibatkan tim dari kampus Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya. (wan)

Berita Lainnya

Terkini