Wayan Koster Dorong Program “1 Keluarga 1 Sarjana” Demi Bali Unggul

Badung – Aula Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Jimbaran, Rabu (18/2), menjadi saksi dialog publik yang penuh gagasan dan refleksi.

Dalam forum bertajuk “Sang Pewahyu Rakyat” yang digagas BEM PM UNUD, Gubernur Bali Wayan Koster tampil memaparkan arah pembangunan Bali sekaligus program unggulan yang diyakini mampu menjawab tantangan zaman: 1 Keluarga 1 Sarjana.

Koster menegaskan, program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan strategi besar untuk menekan angka stunting, pengangguran, dan putus sekolah.

Lebih jauh, ia menyinggung fenomena langkanya nama tradisional Bali seperti Nyoman (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat).

“Kelangkaan ini bukan hanya soal nama, tetapi soal keberlangsungan budaya. Jika anak ke-3 dan ke-4 semakin jarang lahir, maka kelestarian budaya Bali ikut terancam,” ujarnya penuh keprihatinan.

Dalam paparannya, Koster mengurai problematika pembangunan Bali: alih fungsi lahan sawah, meningkatnya volume sampah, kerusakan ekosistem, ancaman air bersih, hingga kemacetan yang kian parah.

Ia juga menyoroti kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita, keterbatasan transportasi publik, serta maraknya praktik pembelian aset dengan meminjam nama warga lokal.

“Kasus narkoba, prostitusi, keamanan, hingga komunitas asing eksklusif semakin meningkat. Bahkan pakem budaya Bali mulai tergerus,” tegasnya

Untuk menjaga keseimbangan demografi, Koster mengusulkan penghentian program KB “dua anak cukup” dan menggantinya dengan kebijakan empat anak atau lebih.

Anak ke-3 dan ke-4 akan mendapat insentif khusus, mulai dari masa kehamilan hingga pendidikan tinggi.

“Ibu yang melahirkan anak ke-3 dan ke-4 akan dibantu hingga anaknya menempuh pendidikan sarjana. Dengan begitu, lahirlah SDM Bali unggul yang menjaga budaya sekaligus berdaya saing,” jelasnya.

Koster menekankan pembangunan Bali harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, dengan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.

Melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, ia menegaskan niat suci untuk memuliakan Bali dengan menjaga gunung, laut, pantai, hutan, dan lahan pertanian.

“Spirit gilik-saguluk, salunglung sabayantaka, serta restu Hyang Widhi Wasa menjadi landasan menuju Bali paripurna bagi generasi mendatang,” imbuhnya

Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menyampaikan apresiasi atas forum ini.

Menurutnya, kampus tidak boleh menjadi menara gading, melainkan mitra kritis pemerintah daerah.

“Diskusi ini menjadi ruang refleksi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, memperkuat transparansi, dan menjaga akuntabilitas pemerintah,” ungkapnya.

Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” merupakan evaluasi setahun kepemimpinan Pemprov Bali/DPRD, sekaligus wadah aspirasi masyarakat melalui kajian akademis.

Forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal.***