YLKI Minta Pemerintah Tambah Dana PSO dan Tunda Kenaikan Tarif KRL

Jakarta– Demi menjaga keberlangsungan pelayanan pada konsumen maka penambahan biaya operasional bagi KRL mutlak diperlukan sehingga pemerintah perlu menambah Dana PSO dan Tunda Kenaikan Tarif Kereta Rel Listrik KRL.

Terkait wacana kenaikan tarif penumpang Commuter Line atau KRL di oleh Pemerintah, YLKI telah melakukan survei berdimensi ATP dan WTP pada konsumen KRL pada Oktober 2021, di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Survei dilakukan secara langsung tatap muka dg responden. Jumlah responden yg disurvei sbyk 2.000 orang, dari 20 stasiun di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung, Banten.

YLKI Minta Tes PCR Dikembalikan untuk Keperluan Medis

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melihat beberapa temuan inti dalam survei terkait persepsi responden terhadap wacana kenaikan tarif, sebanyak 355 (17.75%) responden menyatakan “tarif naik wajar”, sedangkan sebanyak 175 responden (8,75%) menyatakan “tarif tetap”, alias tidak perlu naik tarif.

“Dengan kata lain, porsi responden yang setuju kenaikan tarif lebih besar, daripada yang tidak setuju/menolak kenaikan tarif,” tandasnya dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu.

Kemudian, sebanyak 526 responden (26,3%) menyatakan puas dengan pelayanan sekarang, dan sebaliknya sebanyak 1.065 responden (lebih dari 50%) menyatakan agar PT KCI selaku pengelola KRL terus meningkatkan pelayanannya;

YLKI: Tidak Pantas Rokok Dibuatkan SNI, Bisa Menjadi Bahan Tertawaan Dunia