Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembatasan BBM jenis pertalite sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena yang banyak menikmati subsidi adalah pengguna kendaaan bermotor pribadi.
Selain itu, pembatasan pembelian BBM pertalite, bisa berpotensi menimbulkan komplikasi masalah.
“Dari sisi ekonomi kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena yang banyak menikmati subsidi, adalah pengguna ranmor pribadi, sekalipun ranmor pribadi roda dua,” tuturnya dalam keterangan tertulis Sabtu (11/6/2022).
Analisis Defiyan: Memahami Posisi Pertamina dalam Kebijakan Harga BBM
Sementara masyarakat yang benar-benar miskin, berdasar data Kemensos, tidak bisa menikmati subsidi bbm, karena tidak memunyai ranmor pribadi.
Saat ini, pemerintah sedang menggodog pembatasan BBM jenis pertalite, dengan berbagai skenario.
Menurut Tulus Abadi, dalam konteks menekan tingginya subsidi BBM yang ditanggung pemerintah, kebijakan ini bisa dimengerti. Hanya saja, secara umum kebijakan ini juga akan menimbulkan kerancuan pada tataran operasional.
YLKI: Wajar Ada Migrasi Konsumen Premium ke Minyak Curah
