Palu – Nama Zulfikar Arse Sadikin dan Herman Khaeron makin menguat sebagai figur yang dinilai layak menduduki kursi Presidium Majelis Nasional (MN) pada Musyawarah Nasional Munas KAHMI ke-XI di Palu Sulawesi Tengah.
Zulfikar AS dan Herman Haeron memang sudah diprediksi bakal menguat, karèna sebagai Wakil Rakyat di Senayan, keduanya cukup intens turun ke konstituen di daerah pemilihan maupun membangun komunikasi dengan HMI maupun KAHMI di daerah.
Terlebih keduanya sudah menyatakan kesiapan untuk maju dalam pemilihan presidium di Munas KAHMI yang dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah.
Zulfikar dalam sebuah kesempatan menyatakan, langkahnya maju dalam pencalonan Presidium MN KAHMI, tak lain untuk melanjutkan pengabdian dalam bingkai Keislaman, Kemodernan dan Keindonesiaan.
Alumnus Ilmu Pemerintahan UGM ini merangkum gagasan pemikirannya bagaimana peran-peran yang harus dilakukan KAHMI dalam “Menyegarkan Semangat Keislaman Keindonesiaan dan Kemodernan Kita”.
Menurutnya, Islam sebagai agama transformatif selain menjunjung nilai-nilai ketauhidan yang transendental kepada Allah SWT.
” Islam mengajarkan umatnya, melakukan transformasi sosial untuk membangun peradaban yang lebih baik,” tutur mantan aktivis HMI Cabang Bulaksumur Sleman ini di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/11/2022).
Kemudian, Kemodernan yang civilized, kemajuan dibangun melalui gagasan ide pemikiran teknologi dan Ilmu pengetahuan. Hanya saja, kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan tidak boleh merusak tatanan nilai, Budaya alam dan lingkungan.
Dilanjutkan Zulfikar, visi Keindonesiaan yang kosmopolitan membawa kemajemukan menjadi DNA Bangsa Indonesia.
“Politik identitas adalah keniscayaan, namun politisisasi identitas merusak keberagaman,” tandasnya lagi.
Dibutuhkan pola pokir dan sikap terbuka yang bisa menerima perbedaan. Siapapun bisa menjadi apapun dan kedepan kemajuan bangsa ini membutuhkan keterlibatan kolaborasi semua pihak.
Lanjut Zulfikar, misi yang diemban KAHMI adalah mendidik, memberdayakan, mendistribusikan dan merekomendasikan.
Dicontohkan, KAHMI harus bertanggung jawab secara moral dan materiil untuk mendidik HMI melalui tradisi perkaderan yang membebaskan, mencerahkan dan memberi teladan.
“KAHMI berperan serta dalam pembangunan nasional lewat kader pada bidang pemerintahan, birokrasi, bisnis dan civil society, KAHMI juga memberi akses kepada akses yang memiliki kader-kader berkualitas dan kompetensi untuk menjalankannya,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Pandangan lainnya, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Haeron juga siap kembali berjuang di Presidium MN KAHMI.
Herman Khaeron menegaskan, ada empat pilar yang harus dipegang oleh KAHMI di jalur pengabdiannya yakni birokrasi, profesional, entrepreneur, politik. Empat pilar penting tersebut, diantaranya bagiamana mampu menjadi kader yang mengisi jalur-jalur profesional.
Selain itu, Herman Khaeron menggulirkan pentingnya KAHMI mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital untuk mengakselerasi kecepatan kemandirian ekonomi.
Dicontohkannya, bagaimana dengan potensi keanggotaan KAHMI yang cukup besar di seluruh Indonesia harus dioptimalkan dengan teknologi digital untuk berbagai transaksi pembayaran.
“Konsepnya masih dimatangkan aplikasi KAHMI-Pay atau K-Pay, yang bekerja sama dengan otoritas perbankan, dengan cara ini percepatan untuk kemandirian ekonomi bisa dilakukan,” sambungnya.
Menguatnya Zulfikar AS dan Kang Hero, sapaan Herman Khaeron, dibenarkan Koordinator Majelis Wilayah Provinsi Bali Azzizudin.
Keduanya dinilai memiliki kecakapan untuk membawa KAHMI kedepan lebih baik sesuai visi misi ditengah tantangan era global.
Ketokohan dan kedekatan serta aksi -aksi nyata dalam program-program yang dijalankan dirasakan manfaatnya oleh pengurus wilayah dan daerah.
“KAHMI Bali siap mengadopsi seluruh gagasan dan program KAHMI nasional untuk diimplementasikan di daerah,” tandas alumnus UII Yogyakarta ini.
Selain Zulfikar AS dan Herman Khaeron nama-nama lainnya juga mencuat di Munas yang dibuka Wapres KH Ma’ruf Amin seperti Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Yohan, Rifki Karsa Yuda, H Muhammad Romo, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Stafsus Kementan Prof Imam Mujahidin, Stafsus Kemenpolhukam Erwin Singanjuru. ***
