10 Desa di Kabupaten Ketapang Masuk Kawasan Kekurangan Gizi

ilustrasi

KETAPANG-Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan 10 desa menjadi salah satu dari 1000 desa yang ada di Indonesia yang masuk dalam kawasan kekurangan gizi.

Bupati Kabupaten Ketapang, Martin Rantan mengatakan dengan ditetapkannya Kabupaten Ketapang sebagai kawasan dengan 10 desa dengan masyarakat dengan penderita stunting, maka seluruh instansi dikerahkan untuk berkoordinasi mengatasi hal ini.

“Kita meski bersyukur adanya perhatian pemerintah pusat akan kekurangan gizi di Ketapang,” ungkapnya kepada wartawan, usai membuka audiensi dengan Tema Peran BkkbN dalam Penurunan Prevelensi Stunting di Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (27/2/2018).

Meski mengakui adanya penderita stunting di Kabupaten Ketapang, namun Bupati meyakini dari sekian banyak Kabupaten di Indonesia, tingkat gizi buruk ada yang jauh lebih buruk dibandingkan Kabupaten Ketapang.

“Kita memang ada stunting tapi saya yakin masih banyak yang jauh lebih buruk dibanding Ketapang, jadi perhatian pemerintah akan kami manfaatkan dalam meningkatkan gizi di masyarakat sekitar,” paparnya.

Kepala Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Kalimantan Barat, Kusmana menjelaskan secara nasional BkkbN mendapatkan tugas dalam mengatasi gizi buruk yang ada di 10 desa di Kabupaten Ketapang. Pada Tahun 2017 pemerintah membentuk intervensi penurunan angka stunting khususnya untuk kawasan Kalbar dengan intervensi gizi spesifik melalui ibu hamil, ibu menyusui, bayi juga balita usia sekolah.

“Selain intervensi Gizi sensitif melalui pengarusutamaaan pembangunan gizi pada lintas sektor, selain melalui sasaran desa yang akan menjadi perhatian pada stunting melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP),” paparnya.

Kerjasama dengan UMP, dijelaskan Uung, panggilan akrabnya sejauh ini BkkbN telah melakukan MoU dengan jurusan program kesehatan masyarakat bahkan satu-satunya Universitas di Kalbar yang menjadikan kesehatan masyarakat sebagai mata kuliah.

Kata dia, peran BkkbN salah satunya membentuk Kampung KB dan dari 10 desa di Ketapang yang mengalami kekurangan gizi, satu telah terbentuk sehingga masih ada 9 lagi desa yang akan dibentuk sebagai Kampung KB di Ketapang.

Rektor UMP Helman Fachri, menjelaskan Kalbar sangat dekat dengan NTT termasuk nilai IPM dan stunting sehingga mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) saat turun dilapangan akan memetakan dan mendeteksi awal termasuk kondisi saat ini terkait kekurangan gizi yang ditetapkan Kementrian Kesehatan tersebut.

“Menentukan dan mencari faktor penyebabnya apa dan mahasiswa kesehatan masyarakat akan turun ke10 desa di Ketapang,” tuturnya.

Melihat bagaimana air bersih, sanitasi, verifikasi bahan pangan, Jampersal, pendidikan pengasuhan pada anak, PAUD, Pendidikan gizi serta ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu indikator mahasiswa dalam turun kerja lapangan di 10 desa yang ditetapkan sebagai kawasan kurang gizi.

“Rencana aksi stunting akan mensurvey setiap desa dari 110 rumah tangga dan akan diolah melalui komitmen masyarakat desa, capacity building selama dua bulan seluruh mahasiswa KKN akan mendampingi full,” jelasnya.

Setelah praktik KKN, UMP akan mengkaderkan masyarakat sekitar agar program terus dilakukan berkelanjutan.”Jadi harus terus melanjutkan program yang sudah ada,” pungkasnya. (din)