Akademisi UGM Ingatkan Polri dan Istana Soal Netralitas Aparat hingga Penggunaan Istilah Makar

Yogyakarta-Kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto terus memicu sorotan tajam.

Kalangan akademisi menilai skandal ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan cerminan dari carut-marut relasi kekuasaan serta tata kelola institusi keamanan nasional.

Menanggapi situasi tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., menegaskan dalam tatanan negara demokrasi, aparat penegak hukum wajib berdiri tegak di atas konstitusi, bukan tunduk pada faksi politik tertentu.

“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” ujar Alfath saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).

Menurut Alfath, keterlibatan pejabat tinggi Polri dalam pusaran kasus ini mengindikasikan adanya masalah fundamental di tubuh institusi kepolisian.

Seharusnya, Polri murni menjalankan mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, alih-alih dibelokkan menjadi instrumen kepentingan politik praktis. Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat luas agar tetap tenang dan objektif dalam menyikapi perkembangan kasus ini.

“Saya meminta publik agar tidak gegabah menyimpulkan kasus ini sebagai pertarungan antar-faksi di internal pemerintahan,” tegasnya.

Selain menyoroti keterlibatan aparat, Alfath turut mengingatkan pihak Istana agar lebih cermat menyikapi situasi politik yang berkembang, khususnya terkait penggunaan istilah “makar” dalam merespons permasalahan ini. Ia menekankan bahwa istilah hukum seperti makar tidak boleh disematkan secara serampangan tanpa pembuktian unsur pidana yang sah.

Penerapan prinsip rule of law atau negara hukum, lanjut Alfath, harus selalu dikedepankan. Baik dugaan makar maupun kasus penyadapan ilegal, keduanya wajib diselesaikan secara profesional melalui mekanisme peradilan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” jelas Alfath.

Lebih lanjut, Alfath menganalisis fenomena ini melalui kacamata elite fragmentation, yakni kondisi ketika kelompok-kelompok di dalam lingkaran kekuasaan memiliki orientasi dan agenda tersembunyi masing-masing.

Menurutnya, persaingan kepentingan di antara kalangan elite merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik, namun situasinya berubah menjadi berbahaya manakala institusi koersif seperti Polri dan lembaga intelijen ikut terseret ke dalamnya.

“Kalau institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” ungkapnya.

Di akhir pandangannya, Alfath berharap kasus ini dapat dijadikan momentum titik balik bagi pemerintah untuk melakukan perombakan dan reformasi institusi keamanan secara komprehensif.

Perbaikan, menurutnya, tidak boleh sekadar berhenti pada rotasi jabatan atau penertiban internal semata, melainkan harus menyasar pada pembangunan sistem pengawasan eksternal yang lebih transparan dan independen.

“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” tutupnya. ***