Jakarta – Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), Tunjung Budi Utomo, menilai aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 di depan DPR RI harus dilihat sebagai alarm kebangsaan. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ada keresahan nyata di masyarakat yang harus dijawab dengan bijak oleh para wakil rakyat di DPR maupun seluruh elemen rakyat.
“Kalau rakyat bersuara keras, itu artinya ada keresahan yang tidak boleh diabaikan. Aksi 25 Agustus seharusnya kita baca bukan semata soal kericuhan, tetapi lebih jauh sebagai alarm agar bangsa ini mendengar suara dari bawah,” ujar Tunjung, yang juga mantan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (26/8/2025).
Ia mengingatkan, kebijakan yang menyentuh fasilitas pejabat di tengah kondisi masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tingginya harga pangan, kebutuhan pokok, dan tekanan ekonomi, tentu memicu sensitivitas publik.
“Inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Pemimpin bangsa sebaiknya menimbang dengan hati nurani, karena rakyat sedang menunggu contoh pengorbanan dari elite,” katanya.
Tunjung juga menekankan pentingnya menjaga agar kritik rakyat tidak bergeser menjadi anarkisme akibat provokasi. Ia menyayangkan bahwa masih ada pihak yang memanfaatkan keresahan publik dengan menyebarkan ajakan provokatif di media sosial tanpa tanggung jawab.
“Kalau ini dibiarkan, rakyat yang tulus menyampaikan aspirasi bisa menjadi korban, baik secara fisik maupun stigma sosial. Lebih jauh lagi, citra Indonesia bisa terganggu di mata dunia,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti keterlibatan pelajar SMK dan SMA dalam aksi tersebut. Menurutnya, sekolah dan orang tua perlu berperan aktif membina generasi muda agar energi mereka diarahkan pada jalur perjuangan yang positif.
“Kita ingin anak-anak kita menjadi agen perubahan, tapi lewat jalan yang konstitusional, lewat karya, lewat inovasi, bukan lewat kericuhan. Maka bimbingan keluarga dan pendidikan sangat penting,” tutur Tunjung.
Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum untuk tetap tegas menertibkan akun-akun media sosial yang menyebarkan provokasi. Namun, Tunjung menegaskan bahwa substansi aspirasi rakyat tetap harus didengar.
“Alarm 25 Agustus seharusnya menyadarkan kita semua, baik rakyat maupun wakil rakyat di DPR bahwa keadilan sosial bukan sekadar amanat konstitusi, melainkan kebutuhan nyata yang harus terus dijaga,” pungkasnya.***
