Aktivis Sebut DPR Tidak Peka Derita Rakyat Atas Corona

Aktivis KMHDI Arya Gangga/ist

Denpasar – Pembahasan RKUHP & Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan DPR RI dalam situasi pandemi Covid-19 dinilai menunjukkan ketidakpekaaan bahkan ketidaksopanan mereka terhadap derita yang dialami rakyat atas wabah virus corona.

Menurut aktivis Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Arya Gangga, mewabahnya Pandemi Covid-19 di berbagai belajan dunia khususnya Indonesia, merupakan persoalan serius yang patut diprioritaskan pemerintah.

Dalam amatanya, sikap pemerintah terkesan tidak serius menghadapi pandemi ini sebagaimana terlihat darin statement Menteri Kesehatan Terawan, beberapa bulan lalu memperlihatkan kepada publik yang dilansir beberapa media, ketidakcemasannya terhadap pandemi ini.

Hal sama juga ditunjukkan Presiden Jokowi, dinilai lebih memikirkan dampak ekonomi ketimbang mitigas kesehatan. Itu tercermin ketika pemerintah mencoba menganggarkan Rp72 milliar untuk dapat mendanai influencer dalam paket intensif pariwisata guna menangkal efek penyebaran Pandemi Covid-19.

Setali tiga uang, DPR di tengah mewabahnya Covid-19, dengan beragam himbauan pemerintah menyuruh masyarakat belajar dirumah, ibadah di rumah dan berkerja dirumah, wakil rakyat membuka sidang paripurna (2/4/2020), agenda membahas tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP.

Arya yang kader PERMAHI menilai tidak tepat pemerintah membahas RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP ditengah Pandemi Covid-19 yang sedang menjadi isu prioritas dibahas DPR dalam penanganan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Kembali ditambahkan Arya, ketidaksopanan pemerintah dilihat dari beberapa sudut pandang, mulai sudut sosial beberapa bulan lalu sudah banyak dari berbagai lapisan masyarakat,mahasiswa dan yang lainnya menggelar aksi penolakan terhadap pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja,

“Dalam pembahasan awalnya, dirasa tidak memenuhi asas keterbukaan dengan tidak dilibatkannya perwakilan buruh sebagai representasi elemen masyarakat,” terang Arya dalam keterangan tertulis dikrim ke Kabarnusa.com, Jumat (3/4/2020).

Dari sudut pandang ekonomi, dia menilai pemerintah lebih mengutamakan keberlangsungan hidup para investor, daripada lebih mementingkan kesehatan masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Dalam hal ini Arya Gangga mengingatkan Pemerintah maupun DPR agar mencari solusi terbaik menangani Pandemi Covid-19. Jangan hanya masyarakat saja yang dihimbau beraktivitas di dalam rumah”.

Arya tegas mengatakan “DPR sebagai representasi kepentingan rakyat harus memposisikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan negara.

Konstitusi menjamin warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang layak, karena dilapangan tenaga media kekurangan Alat Perlindungan Diri (APD) dan kurangnya stok masker dalam rumah sakit.

Seharusnya hal-hal seperti itu yang dibahas Pemerintah maupun DPR, sebelum rakyat semakin resah, saya menghimbau pemerintah & DPR agar konstentrasi, menjadikan Pandemi Covid-19 ini sebagai prioritas isu yang harus dibahas dan diselesaikan. (rhm)