Kabarnusa.com – Hingga saat ini permasalahan di Jembatan Timbang Cekik yang berlokasi di kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali, kerap menjadi dilema.
Banyak dijumpai truk-truk yang kelebihan muat tetap dibiarkan lolos masuk ke Bali dan petugas hanya bisa memberikan batas toleransi 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI).
Sementara bagi truk-truk yang muatannya melebihi batas toleransi harus dipulangkan, sehingga para sopir protes bahkan melakukan aksi mogok di jalan sehingga menyebabkan kemacetan di jalur utama.
Para sopir protes juga karena akibat aturan yang berbeda antara di Jawa dan di Bali.
Selain permasalahan kualitas jalan yang berbeda, juga adanya penerapan perda di Jawa yang memberikan kompensasi kelebihan muatan Rp 50 ribu di jembatan timbang di beberapa wilayah di Jawa.
Adanya permasalahan ini akan segera disikapi Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat).
Saat mengadakan kunjungan ke Jembatan Timbang Cekik, Dirjen Hubdat Joko Sasono, Jumat (10/4) mengatakan kunjungannya ke Gilimanuk sebagai kegiatan rutin dan pembinaan.
Menurutnya saat ini Jembatan timbang kembali diserahkan ke pusat. Prosesnya menurut Joko Sasono memang memerlukan waktu, baik personil dan penganggaran.
“Mengenai anggaran, harus disiapkan tahun 2017 dan itu ditangani pemerintah pusat,” ujar Joko Sasono.
Didampingi Wayan Aryana, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Jembatan Timbang Cekik, Joko Sasono mengatakan, Kedepannya perlu diidentiifikasi peningkatan-peningkatan teknologi IT sehingga bisa terintegrasi sehingga bisa diatensi di pusat.
Terkait dengan adanya kelas jalan yang berbeda antara di Jawa dan di Bali katanya itu bukan kewenangan Dirjen Hutdat. Demikian juga terkait aturan yang berbeda, katanya sebenarnya sama. Namun jika dalam pelaksanaan kenyataannya berbeda dan ada perda, nantinya akan dikoordinasikan dan dikomunikasikan.
“Jadi semuanya nanti akan dikembalikan ke aturan dan disamakan dan diseragamkan semua, dan bisa dikendalikan sehingga tidak ada masalah di lapangan,” jelasnya.(dar)
