Bacakan Pleidoi di PN Denpasar, Tim Hukum RU Minta Majelis Hakim Putus Perkara Terdakwa II Secara Adil

Denpasar –  Tim Kuasa Hukum terdakwa RU yang terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H., meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi klien mereka.

Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) bagi terdakwa II pada Kamis (12/11/2026).

Dalam pembelaannya, Tim Kuasa Hukum RU menegaskan sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya tetap konsisten mengawal dan membela kepentingan hukum terdakwa II berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Pleidoi disusun secara menyeluruh dengan mengacu pada bukti-bukti yang terungkap di muka sidang serta keterangan para saksi yang meringankan.

“Poin penting dalam pembelaan ini, kami meminta agar majelis hakim yang mulia bisa menilai secara utuh fakta serta bukti-bukti yang ada untuk bisa memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya,” tegas Tim Kuasa Hukum RU usai persidangan di PN Denpasar.

Tim penasihat hukum menyoroti adanya ketidaksesuaian antara berkas pemeriksaan awal di kepolisian dengan fakta yang terungkap selama persidangan, baik pada tahap pemeriksaan saksi maupun saksi yang meringankan. Salah satu poin krusial yang diuraikan dalam pleidoi adalah dugaan cacat prosedur pada tahap penyidikan.

“Nah, di situ kita coba menguraikan bahwa ada cacat prosedur terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama penyidik yang menangani masalah dari awal sehingga agak rancu ketika masuk tahap persidangan,” ungkap Timoteus Mordan, S.H.

Selain aspek formil penyidikan, Tim Kuasa Hukum RU juga mengkritisi aspek materil, terutama terkait penguasaan barang bukti dan penggabungan berkas perkara.

Menurut tim hukum, sejak awal perkara ini terkesan rancu karena berkas terdakwa I dan terdakwa II tidak dipisah (split), padahal peran keduanya dinilai sangat berbeda.

Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti ditemukan dan dikuasai sepenuhnya di rumah terdakwa I, sedangkan terdakwa II ditangkap saat berada di bagian gerbang dan tidak ditemukan barang bukti apa pun pada tubuhnya. Oleh karena itu, unsur penguasaan barang bukti maupun tuduhan pemufakatan jahat dinilai terbantahkan.

Tim hukum memaparkan bahwa seluruh rangkaian perbuatan aktif—mulai dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Daftar Pencarian Orang (DPO), penentuan titik lokasi, pengambilan barang, hingga transaksi pembelian langsung—dilakukan oleh terdakwa I. Terdakwa II tidak memiliki niat untuk bermufakat jahat, melainkan sekadar ditawari oleh terdakwa I.

Terkait latar belakang terdakwa II yang sempat membeli untuk kebutuhan khusus pribadi, tim hukum menegaskan hal tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti keterlibatan sebagai perantara maupun penjualan kepada pihak ketiga, serta berada di luar konteks tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Pada bagian akhir pembelaannya, Tim Kuasa Hukum RU juga menyinggung soal penerapan pasal dakwaan dan keterangan saksi meringankan yang menyatakan tidak menyaksikan langsung proses penggeledahan di lokasi.

Tim penasihat hukum menyerahkan sepenuhnya penilaian atas seluruh rangkaian fakta tersebut kepada kebijaksanaan majelis hakim agar keadilan bagi terdakwa II benar-benar terwujud dalam putusan nanti.***