Bali Harapkan BPR Bisa Salurkan KUR ke UMKM

29 November 2020, 20:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, menerima
kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Gracia Josaphat Jobel
Mambrasar/ist

Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra
berharap UMKM bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya melalui
perbankan umum namun agar bisa melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Hal itu disampaikan Indra saat menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus)
Presiden Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab disapa Billy
Mambrasar di ruang rapatnya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Beberapa masukan disampaikan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang
diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi
Bali.

Terkait kondisi pandemi saat ini, pihaknya berharap insentif kepada UMKM oleh
pemerintah pusat bisa ditingkatkan lagi. Negara harus berpihak kepada UMKM.
Kita tahu daya serap KUR untuk UMKM sangat tinggi selama ini.

“Untuk itu penyaluran KUR sangat membantu pelaku UMKM bisa tetap bertahan di
tengah guncangan ekonomi akibat dampak Covid-19,” ungkap Dewa Indra.

Dewa Indra juga menitipkan pesan agar akses UMKM terhadap KUR bisa lebih luas
lagi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dekat dengan masyarakat bisa
diberikan perhatian agar juga bisa menyalurkan KUR.

Selama ini dikatakan Dewa Indra, hanya bank besar yang menyalurkan KUR. Selain
pada bidang UMKM, Indra juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan untuk
bisa disampaikan kepada Presiden.

Diantaranya terkait kebutuhan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini
masih kurang di Bali. Ia mengungkapkan selama ini, kebanyakan sekolah masih
mengandalkan guru dengan status tenaga kontrak.

Padahal Kementerian selalu mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu
pendidikan guru bagi PNS, sehingga guru tenaga kontrak tidak bisa
mengikutinya.

“Data yang disampaikan oleh Menpan-RB mengatakan jika PNS sudah banyak. ASN
yang paling banyak itu ada di Kementerian. Tapi di daerah, seperti halnya PNS
guru masih kurang.

Alokasi guru PNS di Bali masih sedikit, kebanyakan guru kontrak. Pendidikan
ini kan menjadi nasib masa depan bangsa kita, jadi harus mendapat perhatian.
Terlebih gaji tenaga kontrak guru juga masih kecil,” jelas Dewa Indra.

Selain itu, guru dengan pendidikan khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di
Bali juga terbatas. Bahkan tidak jarang guru umum harus bertugas di SLB yang
secara pendidikan tidak nyambung.

Untuk itu, Dewa Indra berharap hal tersebut menjadi perhatian pemerintah.
(rhm)

Artikel Lainnya

Terkini