BCW Desak KPK Usut Aktor Korporasi Kasus Putu Leong

Kabarnusa.com – LSM anti korupsi, Bali Corruption Watch (BCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut sampai ke ‘’aktor korporasi’’ dibalik aksi dugaan korupsi yang membelit anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana.

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Putu ‘’Leong’’ Sudiartana yang kemudian mengundang berbagai reaksi.

Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora mengatakan, ketika KPK menciduk Nazarrudin yang bendahara Partai Demokrat, terbongkarnya keterlibatan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam korupsi Hambalang, KPK belum menyentuh pelaku korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Padahal, kalau ditelusuri, aksi-aksi korupsi berskala besar tersebut, tidak lepas dari peran aktor-aktor partai politik tersebut, yang menggunakan kekuasaan dan kedudukan yang diperoleh dari pendelegasian partai politik melalui pemilihan umum.

Karena partai tidak pernah mendapat sanksi, tidak pernah ada perbaikan dan pembenahan sungguh-sungguh dari partai politik.

“Karenanya, aktor-aktor partai di legislatif dan eksekutif, masih cukup banyak yang akhirnya bermain sebagai pencari rente dari kekuasaan,” tegasnya.

Kalangan kampus, mahasiswa, dan aktivis anti korupsi, perlu mendukung dan mendorong KPK agar mengusut lebih dalam sampai ke pelaku korporasi dibalik korupsi para politikus partai, kata Putu Wirata.

Kalau hal itu tidak dilakukan, rakyat dan KPK harus mengerahkan energi berlipat-lipat untuk melakukan pembenahan sistem politik nasional,

Pasalnya,  partai tidak terdorong untuk berbenah kalau tidak pernah ada ancaman untuk dihukum dalam kasus tipikor.

‘’Yang bisa terjadi, KPK akan terus menerus diincar untuk digembosi, bisa melalui kriminalisasi komisionernya, juga bisa melalui revisi peraturan perundangan untuk mengkerdilkan KPK,’’ lanjut Wirata

Sudah saatnya KPK membentuk Divisi Supervisi Permanen di Provinsi-provinsi, untuk membantu Polda dan Kejaksaan Tinggi mempercepat dan memperkuatnya dalammenangani kasus-kasus di daerah.

‘’Rakyat jadi boros energi melawan setiap kali ada kriminalisasi komisioner KPK ataupun revisi regulasi yang memperlemah KPK,’’ imbuhnya. (gek)