ROOTS: Gaung Kritik dan Refleksi Bali yang Memikat, Diperpanjang Hingga 14 Juli!
5 Juli 2025,
23:39
WIB
Kabarnusa.com – Masalah kemiskinan menjadi problem yang sulit dipecahkan namun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki beberapa terobosan jitu bagaimana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.
Terobosan yang digulirkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar adalah dengan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).
Kata dia, setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan Rp3 Miliar yang penyebarannya tidak kurang dari 183 kecamatan di 114 kabupaten seluruh Indonesia.
Pengentasan kemiskinan saat ini memasuki periode krusial karena penduduk miskin banyak berada di desa-desa tertinggal, wilayah terpencil yang sulit terjangkau, wilayah perbatasan, wilayah pedalaman.
“Harus ada terobosan Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai solusi kongkrit masalah kemiskinan di desa,” ujar Marwan dalam keterangan resminya Rabu (28/10/2015)..
Program PKKPM memiliki program utama, yakni Pengembangan Usaha/Kerja Keluarga (PUKK) yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
Kemudian, Penyediaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) untuk pengadaan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
“Ujicoba penuh atau full treatment itu artinya lokasi tersebut mendapat dana BLM untuk kegiatan PUKK dan PIE masing-masing kecamatan mendapatkan dana Rp1,5 miliar untuk kegiatan PUKK dan Rp1,5 miliar untuk PIE” sebut dia.
Tahun ini program PKKPM telah dilaksanakan di berbagai pelosok tanah air, meliputi tidak kurang dari 183 kecamatan di 114 kabupaten pada 33 provinsi di luar DKI Jakarta, yang dinilai berdasarkan pada ranking Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW).
Mekanisme untuk memperoleh program PUKK dan PIE, sifatnya bottom up. Kata Marwan Jafar, usulan pengajuan datang dari masyarakat yang bersangkutan.
Karena, masyarakat yang paling mengetahui kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Jadi mereka sendiri yang mengajukan program atau kegiatan apa saja yang akan mereka laksanakan untuk kita biayai” tutupnya.(ari)
