BI: Atasi Krisis Butuh Penguatan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pruden

Bedah buku ” Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah” karya Wakil Presiden ke-11 periode 2009-2014 Prof Dr Boediono di KPw Bank Indonesia Bali

Denpasar – Dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi dan politik yang
terus terjadi maka Indonesia membutuhkan struktur ekonomi yang kuat serta
kebijakan yang pruden.

Demikian pokok pikiran dan pesan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam bedah buku “Ekonomi Indonesia
dalam Lintasan Sejarah” karya Wakil Presiden ke-11 periode 2009-2014 Prof Dr
Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia 2008-2009.

Bedah buku digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali dihadiri Professor
Boediono, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dan Dr. Ir.
Anton Hendranata, Ekonom Senior, Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan kegiatan seremoni Peresmian Perpustakaan KPw
Bank Indonesia Provinsi Bali dan akan dirangkaikan dengan bedah buku “Ekonomi
Indonesia dalam Lintasan Sejarah”,” ujar Trisno, Rabu (29/1/2020).

Kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan penguatan
sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui
penguatan edukasi masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Trisno mengungkapkan, secara singkat, terdapat tiga pesan utama dari buku yang
ditulis Prof Boediono. Yang pertama, sejarah mencatat sasaran politik pada
suatu masa tidak selalu sejalan atau sinergis dengan sasaran ekonomi pada
waktu yang sama.

“Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada pilihan atau trade off antara kedua
sasaran tersebut,” ungkapnya. Tugas pengelola negara adalah menjaga agar
setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama
lain.

Menurutnya, situasi yang ideal apabila kekuasaan politik dan ekonomi dapat
mencari titik-titik temu untuk bersinergi mencapai sasaran bersama jangka
panjang bangsa.

“Yang kedua, kita harus menerima kenyataan bahwa gejolak dan gangguan bisa
datang sewaktu-waku dan membawa ekonomi kita keluar rel,” tegasnya.

Tidak ada jalan lain selain selalu siap siaga, dan memiliki sistem pertahanan
yang kuat, melalui pertama pembangunan struktur ekonomi yang kuat. kedua pada
tataran Kebijakan yang pruden, dan ketiga protokol Krisis yang jelas sebagai
langkah mengatasi krisis.

“Yang ketiga, pentingnya Indonesia menyiapkan generasi unggul dan reformasi
institusi publik untuk menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat
kedepannya,” tutur Trisno.

Pada kesempatan itu Trisno menyampaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi
Bali pada tahun 2019 yang diprakirakan masih tetap tumbuh kuat. Hal tersebut
tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang resilient dan berada di atas
pencapaian ekonomi nasional.

Perekonomian Bali diperkirakan masih dapat tetap tumbuh tinggi sebesar
5,40%-5,80% tahun 2019 dan sebesar 5,70%-6,10% tahun 2020.

Kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari perkembangan kinerja pariwisata. Pada
tahun 2019 kinerja pariwisata sedikit tertahan, tercermin oleh melambatnya
perkembangan kunjungan wisman.

Penyebab itu diantaranya karena dampak lanjutan penegakan zero dollar tourism,
bencana alam, ekses pemilu dan semakin kompetitifnya destinasi wisata dunia.

Pada awal 2020, kinerja pariwisata juga tertekan akibat virus Corona yang
berasal dari China, sehingga jumlah wisman yang berasal dari China
diperkirakan turun drastis.

Masih kuatnya kinerja konsumsi di Bali tidak terlepas dari masih kuatnya daya
beli masyarakat yang didukung oleh terkendalinya inflasi di Bali.

Koordinasi, sinergi, dan komitmen TPID pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan menjaga inflasi di 2019 dengan
strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran
Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi.

Tahun 2019, inflasi Bali tercatat cukup rendah, 2,38%.

Ke depan, inflasi Bali masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan
rencana kenaikan cukai rokok, rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan,
peningkatan kunjungan wisatawan yang membawa konsekuensi peningkatan
permintaan serta peningkatan biaya pendidikan.

Meskipun demikian, dengan koordinasi yang solid, inflasi pada tahun 2020
diperkirakan masih berada dalam sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3%±1%
(yoy).

KPwBI Provinsi Bali saat ini telah menyelesaikan pembangunan sarana prasarana
perpustakaan baru yang berada di dalam gedung utama dengan lokasi strategis
dan mudah diakses oleh pemustaka.

Perpustakaan KPwBI Prov. Bali memiliki koleksi buku sebanyak ±12.754 buah yang
terdiri dari koleksi buku ekonomi (buku-buku yang menunjang pelaksanaan tugas
Bank Indonesia) dan non ekonomi, dengan koleksi yang berkualitas baik dari
dalam maupun luar negeri.

“Harapannya, selain pegawai, masyarakat umum juga dapat mengunjungi dan
memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan tersebut,” demikian Trisno.

Pihaknya juga berharap perpustakaan baru KPw BI Provinsi Bali akan memperoleh
akreditasi A dari Perpustakaan nasional dan menjadi perpustakaan terakreditasi
terbaik, melanjutkan pencapaian Juara III Perpustakaan Terbaik Non Akreditasi
yang pernah kami peroleh pada tahun 2019. (riz)