Denpasar – Menjelang penutup tahun 2025 yang penuh dinamika, perekonomian Bali mengirimkan sinyal kuat tentang stabilitas harga.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan laju inflasi Pulau Dewata pada November 2025 berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif, menegaskan optimisme inflasi akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1% hingga akhir tahun.
Menurut rilis BPS 1 Desember 2025, secara tahunan (yoy), inflasi Provinsi Bali pada November 2025 tercatat sebesar 2,51%. Angka ini turun tipis dari bulan sebelumnya (2,61% di Oktober) dan yang lebih penting, berada di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 2,72% (yoy).
“Ini adalah indikasi keberhasilan sinergi kita. Meskipun secara bulanan inflasi naik menjadi 0,40% dari 0,16% bulan sebelumnya—terutama didorong oleh kebutuhan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan-Kuningan—secara tahunan kita menunjukkan daya tahan yang luar biasa,” ujar Erwin Soeriadimadja.
Secara bulanan, inflasi di Bali pada November 2025 didominasi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Kenaikan harga dipicu oleh komoditas khas seperti canang sari (jelang Galungan-Kuningan), bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat, seiring dengan keterbatasan pasokan di tengah musim kemarau basah.
Namun, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan berkat penurunan harga pada komoditas vital seperti daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, dan angkutan udara.
Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pasar dan intervensi yang efektif dalam menjaga keseimbangan harga.
BI Provinsi Bali tidak tinggal diam menghadapi potensi risiko ke depan. Beberapa tantangan yang diwaspadai adalah:
Peningkatan permintaan barang dan jasa jelang HBKN Natal dan Tahun Baru.
Tren kenaikan harga emas dunia.
Potensi kenaikan harga BBM non-subsidi pada Desember 2025.
Ketidakpastian cuaca yang mengancam produksi pangan akibat hama.
Untuk meredam risiko tersebut, BI dan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Bali memperkuat implementasi Strategi 4K:
Keterjangkauan Harga
Ketersediaan Pasokan
Kelancaran Distribusi
Komunikasi yang Efektif
Gubernur Bali pada HLM TPID 14 November 2025 telah mengarahkan penguatan kerja sama TPID. Apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) terhadap program pengendalian inflasi di Bali menjadi pemacu semangat.
Ke depan, fokus utama adalah penguatan dan perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sinergi ini mencakup operasi pasar, percepatan penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta kerja sama antar daerah (intra- maupun luar-Bali) untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan.
Pihaknya berupaya membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif, melibatkan BUMDes, Perumda pangan, hingga koperasi. Kolaborasi hulu-hilir, dari petani hingga sektor horeka, diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, kami optimis inflasi Bali akan tetap terjaga dan mendukung pemulihan ekonomi,” tutup Erwin Soeriadimadja.
Stabilitas inflasi ini menjadi fondasi penting bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bali, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan iklim investasi tetap kondusif hingga pergantian tahun. ***

