DENPASAR – Bank Indonesia terus memberikan dukungan dalam rangka mewujudkan usaha Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB), KUPVA BB yang sehat di Bali.
“KUPVA BB sebagai penunjang sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah,” jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana dalam Acara Sosialisasi Ketentuan Terbaru Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB), Selasa (28/02/17).
Diungkapkanm peran KUPVA dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, melalui jasa penukaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.
“Bank Indonesia senantiasa memberikan dukungan dalam rangka mewujudkan usaha KUPVA BB yang sehat dan profesional sehingga pada akhirnya industri KUPVA BB di Bali akan menunjang sektor keuangan dan kegiatan perekonomian daerah”, sambung Iman.
Untuk itu, BI perlu mengatur tata kelola dan penguatan KUPVA BB agar dapat mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan begitu, KUPVA BB dapat lebih mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, dan di sisi lain dapat memberikan kepastian maupun perlindungan hukum kepada masyarakat.
Pengaturan KUPVA BB tersebut pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing dan meningkatkan efektifitas pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Iman mengungkapkan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan juga menerbitkan Surat Edaran No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 tentang KUPVA Bukan Bank.
Tujuan penerbitan PBI ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Penyempurnaan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik serta mendorong perkembangan industri KUPVA BB menjadi lebih sehat dan efisien.
“Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terhadap, cakupan kegiatan usaha, underlying transaksi, prosedur dan persyaratan perizinan, tata kelola dan perlindungan konsumen, dan kegiatan jual beli UKA di wilayah perbatasan dan kerjasama dengan Hotel”, tutupnya. (gek)
