BPS Bali Harapkan Data Statistik Tak Dijadikan Komoditas Politik

Kepala BPS Bali Adi Nugroho saat paparan dalam coffee morning dan silaturhami dengan media

DENPASAR – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali Adi Nugroho mengingatkan agar data-data dari laporan Statistik tidak dipergunakan untuk komoditas politik untuk kepentingan pihak tertentu karena bisa melahirkan situasi yang tidak kondusif.

Saat berbicara dalam Coffee Morning dan Silaturahmi dengan kalangan media, Adi menegaskan, data BPS mulai penghitungan inflasi, indikator makro setrategis, data kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi, dipergunakan pengambil kebijakan dalam penyusunan rencana atau program kerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Menurutnya, jika data statistik seperti pertumbuhan ekonomi itu dipergunakan untuk kepentingan politik, tentunya yang tengah memegang kekuasaan, akan mengklaim bahwa keberhasilan itu tak lepas dari peran mereka.

Sebaliknya, jika perlambatan ekonomi ataupun data kemiskinan dipakai mereka yang berada di luar katakanlah lawan politiknya, akan menggorengnya sebagai komoditas politik untuk melakukan kritikan dan serangan kepada pihak lain.

“Ya, kami harapkan agar di tahun politik ini, semua pihak tidak menggunakan untuk kepentingan, yang bisa memanas-manasi suasana,” tegasnya, Jumat (8/12/2017).

Untuk itu, Adi mengharapkan kalangan media, bisa memberikan menyampaikan data Statistiks secara menyejukkan dan memberikan pencerahan masyarakat. Bukan, sebaliknya turut memanas-manasi apalagi di tahun poltik untuk tujuan kepentingan tertentu.

Pihaknya mempersilakan media terhadap data yang diperoleh dari Statistik itu, kemudian dikaitkan dengan kondisi gambaran sebenarnya di lapangan.

Adi meminta, dalam penyampaian data itu, media memaparkan secara proporsional menyajikan dengan pendekatan atau definisi masing-masing. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara benar.

“Data BPS, tentu perhitungannya sudah terukur, dengan metodologi dan indikator-indikator yang jelas bisa dipertanggungjawabkan,” tukasnya.

Dia mencontohkan, bagaimana cara menghitung wisatawan asing maupun tingkat hunian kamar hotel, yang menggambarkan keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika dibandingkan seluruh kamar yang mampu untuk dijual.

Ditegaskan, BPS melakukan survei inbound-outbond tourims (VIOT) periode setiap bulan dengan sumber data dari kantor Imigrasi Denpasar, Singaraja dan Ngurah Rai. Data-data terkumpul laporan berdasarkan visa, pasport WNI dan WNA yang meliputi kedatangan dan keberangkatan. (rhm)