DENPASAR – Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendorong diterapkannya sistem manajemen mutu di organisasi pemerintahan pusat hingga daerah dalam meningkatkan kualitas layanan bidang birokrasi pemerintahan.
Kepala BSN Bambang Prasetya mengungkapkan, membangun budaya mutu penting terus dilakukan di Indonesia khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan bidang birokrasi pemerintahan.
Dalam kerangka itulah, sangat tepat momentum Indonesia sebagai tuan rumah sidang pleno ke-33ISO/TC 176 yang berlangsung 11-15 September 2017 di Discovery Kartika Plaza, Kuta Bali.
Acara pembukaan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Ada sekira 200 delegasi dari 44 negara hadir dalam pertemuan dunia itu yang menunjukkan komitmen mereka dalam berpartisipasi aktif di kegiatan standardisasi internasional khususnya dalam lingkup manajemen mutu dan jaminan mutu.
“Kegiatan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemangku kepentingan nasional untuk dapat secara langsung terlibat dalam proses negosiasi serta perumusan substansi standar internasional dalam ISO/TC 176 dengan menjadi delegasi dalam sidang pleno,” imbuh Bambang.
Diketahui, ISO/TC 176 quality management and quality assurance merupakan komite teknis ISO yang bertanggungjawab dalam pengembangan standardiasasi di bidang manajemen mutu. Saat ini, ISO/TC 176 beranggotakan 112 negara.
Sedangkan standar yang dikembangkan misalnya ISO 9001 series yang merupakan standar sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh seluruh organisasi sektor pemerintahan, swasta ataupun publik baik skala mikro, kecil menengah maupun besar.
BSN sendiri telah mengaadopsi standar internasional tersebut ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI ISO 9001; 2015 sistem manajemen mutu persyaratan. Standar ini merupakan adopsi identik dengan metode terjemahan dari ISO 9001:20015, quality managemen systems-requirements.
“Indonesia dalam keanggotaan ISO, tidak hanya mampu membuktikan diri dalam keterlibatannya pada sidang sidang ISO, tetapi juga dalam penyusunan SNI,” tandas Bambang sembari menyebutkan selalu mempertimbangkan perkembangan standar internasional seperti ISO agar produk SNI semakin diterima pasar.
Ia menjelaskan, selain untuk produk, penerapan Standar ISO 9001, akan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa sistem organisasi atau institusi yang dijalankan telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
Juga, bisa meningkatkan budaya agar selalu melakukan peningkatan kinerja. “Aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat dituntut menjalankan tugas sesuai sistem manajemen mutu sehingga hasil kerjanya semakin dipercaya,” demikian Bambang. (rhm)
