Cadangan Beras Bali Aman 7.657 Ton, BULOG Perkuat Intervensi Pasar Jaga Stabilitas Harga

Denpasar – Perum BULOG Kantor Wilayah Bali memperkuat langkah stabilisasi ekonomi daerah melalui pemantauan langsung ketersediaan dan harga komoditas beras di pasaran.

Upaya intervensi ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan laju inflasi pangan di tingkat konsumsi.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menjelaskan peninjauan lapangan yang dilakukan secara serentak secara nasional ini bertujuan untuk memonitor efektivitas rantai pasok.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di Pasar Nyanggelan dan Pasar Kreneng, arus distribusi beras terbukti berjalan lancar tanpa hambatan berarti bagi para pedagang eceran.

Monitoring langsung ke pasar ini kami lakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman, distribusi SPHP berjalan dengan baik, serta harga beras di tingkat konsumen tetap terkendali dan terjangkau.

“Kami terus melakukan pemantauan agar apabila terdapat dinamika harga maupun pasokan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Simon.

Dari perspektif makro ekonomi regional, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di bawah pengelolaan BULOG Kanwil Bali terpantau berada pada posisi yang sangat aman untuk menopang kebutuhan pasar dalam beberapa waktu ke depan.

Per 4 September 2026, total volume CBP tercatat sebesar 7.657 ton, sementara realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Bali telah menyentuh angka 7.208 ton.

Ketahanan stok tersebut memberikan ruang fiskal dan operasional bagi BULOG untuk mengoptimalkan intervensi pasar secara berkelanjutan.

Langkah preventif ini juga dijalankan melalui sinergi lintas sektoral bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, Satgas Pangan, TNI, Polri, serta pengelola pasar guna memitigasi potensi gejolak harga.

Melalui penguatan instrumen Cadangan Beras Pemerintah dan percepatan penetrasi SPHP, Perum BULOG Kanwil Bali berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, memastikan kepastian pasokan, serta melindungi kesejahteraan konsumen secara menyeluruh di wilayah Bali.***