Demer Harapkan Pemerataan, Pembangunan Jangan Terpusat di Bali Selatan

Anggota Komisi VI Gede Sumarjaya Linggih (kanan) dalam kunjungan kerja di Bali

DENPASAR – Anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengharapkan kebijakan pembangunan yang selama ini mengejar pertumbuhan hendaknya dibarengi dengan pemerataan jangan hanya terpusat di wilayah Bali Selatan dan mengabaikan kabupaten lainnya.

Saat menyampaikan pandangannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan stakeholder seperti kalangan BUMN Garuda Indonesia, Pelindo III dan Angkasa Pura I, Demer mengingatkan pentingnya masalah pemerataan pembangunan di Bali.

“Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan, hendaknya dijadikan dasar bahwa carrying capacity di Denpasar atau Bandung sudah cukup padat,” katanya, Selasa (8/8/2017).

Kesalahan pembangunan semasa orde baru yang hanya mengandalkan pertumbuhan namun mengabaikan pemerataan hendaknya segera dijadikan evaluasi para pengambil kebijakan. Jika terus mengejar pertumbuhan ekonomi tentunya akan melahirkan inflasi dan harga-harga barang turut melonjak.

Apakah hal itu mampu diikuti dengan pendapatan masyarakat. Kalau tidak mampu hal itu sebagai bentuk pemiskinan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka para pengusaha atau orang kaya konglomerat yang akan bertahan mengambil peranan. Sebaliknya, masyarakat setempat atau lokal tersingkir teralienasi.

“Apa yang terjadi menjual tanah dan rumahnya karena itu yang paling gampang, untuk bermigrasi ke daerah lain, maka itulah yang disebut marginalisasi masyarakat, setempat,” tukas anggota Fraksi Partai Golkar yang disapa Demer itu.

Akibat tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah yang sudah cukup padat dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan seperti di Bali Selatan. Masalah kemudian terjadi migrasi masyarakat dan perbedaan masyarakat yang kaya dan miskin semakin melebar.

Juga, problem, pengangguran, sampah, kemacetan lalu lintas akibat tidak adanya sistem transportasi umum yang memadai, mengakibatkan lalu lintas yang membuat wisatawan tidak nyaman. Tentu saja, kondisi seperti itu jangan sampai terjadi.

Apalagi, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Jika terus berlangsung, maka dipastikan wisatawan tidak akan merasa nyaman berlibur ke Bali sehingga tidak akan datang kembali.

Sudah saatnya, pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya seperti Karangasem di Bali Timur dan Bali Utara seperti Buleleng dan Bangli.

Demer kembali menegaskan, sesuai apa yang disampaikan Presiden Jokowi bagaimana terjadi pertumbuhan yang berkualitas yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi kewilayahan di Bali.

Misalnya, Presiden Jokowi mengharapkan agar ada pertumbuhan yang tinggi dengan melahirkan pelaku-pelaku baru. Maka lahirlah  tol laut yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan.

“Di Bali di mana yang harus dibangun, itu harus jelas, di Bali yang harus dibangun adalah daerah-daerah timur, utara dan barat, kan tujuannya pemerataaan,” tukas politikus asal Buleleng itu. 

Jika kemudian proyek-proyek dibangun di Bali Selatan, dia menilai hal itu mengulang kembali sebuah kesalahan. (rhm)