Denpasar Gencarkan Upaya Kota Sehat Tanpa Asap Rokok, Soroti Peningkatan Prevalensi Perokok Dini

Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan upaya penciptaan Kota Sehat Tanpa Asap Rokok.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, DR. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes, pada acara Gebyar Penandaan KTR Wujudkan Kota Denpasar Sehat Tanpa Asap Rokok di Denpasar, Rabu (14/10/2025).

Upaya ini merupakan langkah krusial dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, termasuk Tuberkulosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan stunting, di mana perilaku merokok menjadi salah satu faktor risiko utamanya.

Dr. Candrawati mengungkapkan kekhawatiran atas data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Bali yang menunjukkan peningkatan prevalensi merokok pada penduduk usia 10 tahun ke atas, yakni dari 22,4% pada tahun 2013 menjadi 23,8% pada tahun 2018.

“Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu penurunan prevalensi merokok di kalangan remaja dari 9,4% menjadi 8,7%,” ujarnya.

Sebagai komitmen kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan membatasi iklan rokok luar ruang.

Perda ini bertujuan menciptakan ruang publik yang bersih dan sehat, khususnya di tujuh kawasan wajib KTR seperti tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, sarana angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

Selain itu, berkolaborasi dengan IAKMI Bali, Pemkot Denpasar juga meluncurkan program DESTAR (Denpasar Sehat Tanpa Asap Rokok) pada 19 Mei 2022.

Pemkot Denpasar juga tengah merancang kebijakan pelarangan iklan rokok sebagai tindak lanjut kebijakan KTR, yang diharapkan efektif mencegah perilaku merokok dini dan membebaskan anak dari paparan iklan rokok.

Dr. Candrawati menekankan upaya-upaya ini memerlukan optimalisasi lebih lanjut, mengingat tantangan besar dalam mengubah perilaku masyarakat, mendenormalisasi kebiasaan merokok, serta menghadapi pihak-pihak yang berpotensi menghambat.

“Kolaborasi menjadi sangat penting untuk memperkuat komitmen bersama,” tutupnya, seraya berharap kegiatan tersebut dapat mendorong semua pemerintah daerah untuk menguatkan pembangunan kesehatan. ***