Dorong Investasi, Presiden Jokowi Ingin Birokrasi Perizinan Disederhanakan

Presiden Jokowi bersama peserta Seminar Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua Bali

NUSA DUA – Presiden Joko Widodo berharap birokrasi waktu pengurusan perizinan bisa lebih disederhanakan atau dipercepat sehingga bisa menarik minat orang berinvetasi di Tanah Air.

Jokowi kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.

“Ini perizinan akan kita terus sederhanakan sehingga semua berjalan dengan cepat. Sekarang bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat,” ujarnya dalam Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (8/9/2017).

Ia memaparkan, indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus meningkat dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi 114 pada tahun 205 dan meningkat lagi menjadi 91 pada tahun 2016. Untuk itu, Kepala Negara menargetkan minimal bisa berada di peringkat 40 dunia.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil membuka acara yang dihadiri Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Dalam sambutannya, Ketua Umum Ikatan Notariat Indonesia Yuanita Widyadari mengatakan seminar internasional dihadiri 1.000 orang yang berasal dari seluruh Indonesia.

Termasuk pula perwakilan enam negara anggota Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional, yakni Indonesia, Mongolia, Jepang, Vietnam, Korea Selatan dan Tiongkok.

“Seminar internasional sendiri menghadirkan narasumber dari Jerman, Prancis dan Italia dengan tema Pemenuhan kemudahan berusaha, peluang, tantangan dan peran notaris serta profesi hukum lainnya dalam pelaksanaannya,” jelas Yuanita.

Saat audiensi dengan Presiden Jokowi, Yuanita menegaskan INI yang berusia 109 tahun harus berkiprah dalam dunia internasional dalam rangka memperkuat notaris dan mendukung program pemerintah dalam investasi.

“Tadi juga betemu komisi Asia meliputi Jepang, China, Korea, Vietnam Mongolia dan Indonesia, kembali menegaskan peran notaris di negara masing-masing bagaimana perlindungan notaris,” tandasnya.

Lebih penting dari itu mengenai investaasi karena beberapa kali ikut rapat komisi di berbagai negara selalu menanyakan bagaimana investasi di Indonesia.

Sementara Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Freddy Harris mengatakan saat ini ada 14 ribu notaris saat ini di Indonesia. Dengan jumlah tersebut ia berharap ada pengaturan yang tertib, termasuk tertib administrasi dari para notaris.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan dibacakan Wakil Gubenur Sudikerta menyampaikan kemudahan berusaha dan berbisnis harus dilaksanakan dengan konsisten, termasuk dengan melakukan deregulasi sejumlah peraturan yang selama ini dinilai menghambat.

Pastika mengatakan kemudahan berusaha merupakan persoalan dari hulu sampai hilir sehingga terobosan yang signifikan akan memberikan kemudahan berusaha yang terbuka dan transparan bagi masyarakat.

Ia menambahkan sejak diterapkannya pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan secara online, semua proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, efektif dan sangat mempermudah para notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

“Kondisi inilah yang harus diantisipasi oleh Notaris melalui peningkatan kompetensi Notaris, tidak hanya bisa berkiprah di dalam negeri, tetapi bisa bersaing dalam kancah internasional,” tegasnya.

Ia mengharapkan rumusan seminar internasional ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung suksesnya pembangunan bidang hukum di tanah air. (rhm)