 |
| Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. |
Badung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot
penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan
Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP).
Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, hingga 31 Oktober 2020, pihaknya
telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp601 miliar untuk nelayan,
pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta
pelaku usaha di wilayah pesisir.
“Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp201 miliar. Kalau proposal pengajuan
yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar
ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi,” kata Syarif saat rapat
pimpinan BLU LPMUKP di Bali, Senin (02/11).
LPMUKP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan kemudahan pendanaan,
melalui penyediaan akses modal usaha dan fasilitas jaminan kredit untuk
meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan
perikanan.
Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan
permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana
bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel.
“Dari Itjen juga mengakui bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran,”
tegasnya. Karena itu, tahun ini pihaknya akan melakukan open recruitment untuk
staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus
bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta
pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
“Pelayanan dari BLU ini menurut saya sudah sangat baik. Tapi masih bisa
ditingkatkan karena ini menyentuh langsung kepada kemajuan perkembangan
ekonomi nelayan,” kata Antam saat membuka rapim.
Yang tak kalah penting, menurut Sekjen KKP, adalah sinergi antar eselon 1 di
KKP bersama pemerintah daerah. Dia mengakui, kepala daerah belum merespons
memadai adanya fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga hanya 3
persen per tahun ini.
“Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang
tanggap,” ujarnya. Padahal, kata Antam, BLU LPMUKP merupakan representasi
kehadiran pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan
bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan.
“Kalau ke bank pasti ribet banget. Terus banyak pelaku usaha mikro itu takut
malah ke bank. Untuk para pendamping saya berharap betul menyentuh para pelaku
usaha mikro menengah untuk mengembangkan usaha. Tujuannya agar perekonomian
kita berkembang terus,” sambung Antam.
Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada pejabat eselon 2 di lingkup Setjen
KKP, Menteri Edhy Prabowo meminta jajarannya untuk selalu menggulirkan
kebijakan-kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan.
“Nelayan di sini termasuk pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha di
sektor kelautan perikanan. Dalam kondisi Covid-19 ini kita sudah diuji hampir
sepuluh bulan. Dan kita bisa melalui itu,” kata Menteri Edhy.
Sampai saat ini, lanjut dia, sektor kelautan dan perikanan sudah menyumbang
pertumbuhan ekonomi.
“Seandainya kita intervensi lagi dengan kekuatan yang satu arah, saya yakin
ini bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kita sekaligus
menyumbangkan ke pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Edhy.
“Saya berharap komunikasi antar eselon ditingkatkan. Jangan ada lagi jarak,
mau Dirjen mau petugas kebersihan sama. Karena kita adalah tim besar di rumah
besar,” tutupnya. (imh)
