Empat Tahun Menjabat, Menteri Susi Kembalikan Uang Negara Hingga Rp9,3 Triliun

Menteri Kalautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/humas kkp

Jakarta – Sejak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama empat tahun terakhir institusinya berhasil melakukan efisiensi anggaran Rp9,3 Triliun yang telah dikembalikan kepada negara.

Tak heran, atas keberhasilannya itu, menjadikan KKP meraih predikat terbaik dari BPK RI , Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan anggaran tahun 2018. Susi menegaskan, capaian itu tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir.

Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat.

“PNBP naik dari Rp150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp300 miliar, sekarang sudah Rp1,5 triliun,” ucapnya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menteri Susi mengakui, masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya.

Diakuinya, dari sisi anggaran dan efektivitas masih banyak bisa perbaiki. Kemudian efisiensi, tentu saja juga pasti bisa perbaiki. “Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang akan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan kita,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Susi juga menanggapi berkembangnya pendapat yang menilai proses perizinan di KKP. Ia menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir pihaknya memang melakukan tata kelola perizinan untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan dari para pelaku usaha.

Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya.

Ternyata, dari beberapa investasi, banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima.

“Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (Vessel Monitoring System) satu sama lain,” ungkapnya. Karenanya, guna mengatasi hal itu, KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan.

“Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” tegas dia. Ia mengimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporannya secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global. (rhm)