FSPI Desak Audit Independen, Soroti Kelemahan Sistem Pembayaran Transjakarta

Jakarta – Sistem pembayaran Transjakarta kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kegagalan pencatatan saldo top up. Kasus ini dialami langsung oleh Zuhelmi, Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), yang mengaku mengalami kerugian saat menggunakan kartu elektronik Transjakarta.

“Saldo yang saya isi pada 1 Oktober tidak tercatat. Ketika kartu dipakai kembali pada 4 Oktober, jumlahnya tetap sama seperti sebelum top up. Padahal catatan terakhir di sistem justru tertanggal 13 September 2025. Ini jelas merugikan konsumen,” kata Zuhelmi.

Ia menilai masalah tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, gangguan pencatatan transaksi berpotensi menimpa ribuan pengguna dan merusak kepercayaan publik terhadap layanan transportasi umum. FSPI mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran Transjakarta yang terhubung dengan bank maupun mitra top up.

“Kalau sistem pencatatannya bermasalah, ribuan konsumen bisa menjadi korban. Harus ada pemeriksaan transparan dan melibatkan auditor independen,” ia menegaskan.

FSPI juga menyoroti lemahnya pengawasan dari manajemen Transjakarta, pihak bank, hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Zuhelmi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga audit independen dilibatkan untuk menelusuri potensi kerugian konsumen.

“Kita tidak bisa membiarkan kerugian konsumen dibiarkan tanpa kejelasan. Harus ada audit, transparansi, serta pertanggungjawaban manajemen. Kalau terbukti lalai, sanksi administratif hingga perombakan manajemen harus dilakukan,” lanjutnya.

Melalui FSPI, Zuhelmi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak terkait:
1. Audit menyeluruh sistem pembayaran dengan melibatkan auditor independen.
2. Laporan resmi ke publik mengenai jumlah kasus serupa dan langkah perbaikan.
3. Evaluasi manajemen Transjakarta, termasuk opsi sanksi tegas hingga perombakan struktural.

Zuhelmi menegaskan, persoalan saldo hilang tidak hanya menyangkut kerugian materi, tetapi juga menyangkut kredibilitas layanan publik.

“Ini bukan sekadar soal saldo, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum. Jika tidak segera diperbaiki, reputasi Transjakarta bisa runtuh,” pungkasnya.***