Ketua 2 MUI Tabanan Anwar Haryono, saat menyampaikan kabar umat dalam acara halal bi halal |
TABANAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tabanan, Bali menggelar halal bi halal dengan tokoh masyarakat di Warung Ikan Bakar H. Selamet Raharja, Jln. Soekarno, Tabanan, Minggu (6/8/2017)
Halal Bi Halal MUI yang mengusung thema “Persatuan dalam mewujudkan Keteguhan Umat” ini, dihadiri tokoh masyarakat muslim dari seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan yang berasal dari unsur Organisasi massa (Ormas) Islam, Partai yang berbasiskan umat Islam, Takkmir Masjid, Majelis Taklim dan Yayasan.
Ketua 1 MUI Tabanan H. Ahmad Dail Ansori dalam sambutan selamat datangnya mengungkapkan, halal bi halal yang digelar MUI Kabupaten Tabanan ini selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk memaparkan tentang evaluasi dan program kerja MUI Tabanan.
“Melalui halal bi halal ini, kita harapan bisa jadi ajang untuk saling memaafkan, silaturahmi sekaligus untuk memaparkan kabar umat dan apa-apa yang telah dan akan dilakukan MUI Tabanan,” katanya.
Sementara itu, Ketua 2 MUI Tabanan H. Anwar Haryono yang memaparkan tentang kabar umat mengungkapkan, sejak dilantik dan dikukuhkan tahun 2016 lalu, MUI Tabanan telah melakukan beberapa hal terkait keumatan.
“MUI Tabanan telah berhasil menjadi fasilitator beberapa permasalahan yang dialami oleh umat di beberapa kecamatan. Baik itu masalah ukhuwah Islamiyah, kependudukan maupun hubungan kemasyarakatan lainnya. Baik dengan sesama umat maupun antarumat,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, Anwar Haryono meminta saran dan masukan dari para undangan terkait permasalahan yang dihadapi umat dan perbaikan kinerja MUI Kabupaten Tabanan. Beberapa masukan yang disampaikan oleh para undangan di antaranya adalah terkait sertifikasi halal, masalah kependudukan, ekonomi serta masalah kemaslahatan umat lainnya.
“Berbagai saran dan masukan, akan kami bahas dalam pertemuan dengan pengurus MUI mendatang untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi yang membidanginya. Baik itu Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Fatwa, Komisi Hukum, Komisi Ekonomi, Komisi Kerukunan Umat Beragama maupun komisi terkait lainnya,” pungkasnya. (gus)