 |
| Aksi warga Kuta Tolak Reklamasi Teluk Benoa (foto:istimewa) |
Kabarnusa.com –
Desa Kuta melalui Paiketan Kelian Adat Kuta, Forum Kepala Lingkungan
dan Ketua Sekaa Truna Truni se -Kelurahan mendeklarasikan diri dalam gerakan menolak
rencana reklamasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (17/1/2016).
Sebelumnya,
aksi perjuangan rakyat Bali untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa
dilakukan para tokoh adat di daerah pesisir Teluk Benoa menyatakan sikap
seperti Desa Tanjung Benoa, Kelan, Kedonganan, Pemogan.
Ribuan
massa yang mengatasnamakan Kuta Bergerak, Selamatkan Ibu Pertiwi ini
berkumpul di Pura Desa Adat Kuta sekitar pukul 09.00 Wita.
Massa
aksi memasang baliho penolak reklamasi Teluk Benoa dan Batalkan Perpres
No. 51 tahun 2014 dari Paiketan Kelian Banjar, Kepala Lingkungan dan
Sekaa Truna sekelurahan Kuta di depan Pura Desa Adat Kuta.
Dengan berpakaian adat massa longm arch melewati jalur pantai Kuta dan finish di Pura Segara Desa Adat Kuta.
Diiringi
baleganjur dan atribut aksi, ribuan massa ini terlihat penuh semangat
meski berjalan kaki sekitar 1 kilometer dengan cuaca yang cukup panas.
“Ini menunjukan mayoritas masyarakat Kuta Bali menolak reklamasi teluk Benoa dan mengingikan
Presiden mencabut Perpres No. 51 tahun 2014, ” Ungkap Koordinator FKP, I Gusti Agung Putu Arya.
Deklarasi dan penyerahan surat penolakan reklamasi dari 12 banjar
adat dan 12 banjar dinas serta LPM Kuta selain dihadiri
ribuan warga, hadir pula para tokoh adat Kuta, Jero Bendesa.
Selain itu, Kepala Lingkungan, Kelian Banjar Adat, Ketua LPM Kuta, kelian STT dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI).
Koordinator
aksi Nyoman Graha Wicaksana mengungkapkan, surat-surat penolakan
reklamasi tersebut diserahkan kepada ForBALI untuk disampaikan ke
Presiden.
Selain itu, diserahkan kepada Bendesa Kuta untuk dilanjutkan
sebagai aspirasi masyarakat Kuta sebagai keputusan adat.
“Sekaa
Teruna – Teruni sudah duluan kirim surat, dan kali ini giliran kami yang
akan mengirim surat untuk Bendesa Adat dan Presiden Joko Widodo,”
ungkapnya.
Surat tersebut diserahkan langsung kepada Koordinator
ForBALI, Wayan Gendo Suardana untuk ditindaklanjuti serta dikawal agar
sampai ke Presiden Joko Widodo. (rhm)
