Kabarnusa.com – Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) salah
satu program unggulan yang digaungkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika
tidak berjalan mulus bahkan ada kepala desa yang justru mempolitisasi
program populis itu.
Gubernur Pastika mengakui, untuk
membantu mengatasi kemiskinan di Bali, tidaklah sesederhana yang
dibayangkan. Program bantuan yang digulirkan pemerintah, tak sedikit
yang salah sasaran, tidak sampai kepada mereka yang berhak.
“Menolong Warga Miskin tidaklah Mudah,” ucapnya saat pertemuan simakrama di Wantilan DPRD Bali, Sabtu (30/1/2016).
Data-data penerima bantuan program Simantri dan bedah rumah misalnya, ada yang tidak akurat.
“Kalau
nurut dengan Kepala Desa, dia masuk dapat bantuan, padahal tidak pantas
dapat bantuan bedah rumah atau bantuan simantri, karena mendukung Kades
ya dapat dia,” selorohnya.
Dari data yang diajukan ke pemerintah provinsi, mensyaratkan keberadaan kelompok tani harus jelas.
Hanya
saja, saat dilakukan penelusuran, pengecekan, kelompok yang mendapat
bantuan ternak sapi atas rekomendasi Kades, ternyata tidak jelas
keberadaanya.
Jangankan memelihara ternak, mencari pakan ternak atau mengarit saja, mereka tidak bisa.
Jadi,
sambung Pastika, terjadi politisasi program unggulan Bali Mandara itu.
Akibatnya, program itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
“Ada yang disebut data politis, data diplomatis dan data realistik,” sebutnya.
Kini, banyak desa yang meminta mendapat lagi bantuan program Simantri jiid dua.
“Tentunya,
yang dipertimbangkan bantuan Simantri jilid kedua, ya harus bagus pada
jilid pertama, tidak semua dikasih bantuan, tergantung karekteristik dan
ada tidak kelompok warga yang mencintai pertanian,” katanya didampingi
Wakil Gubernur Ketut Sudikerta.
Hal itu berdasar pada pengalaman hasil evaluasi pelaksanaan Simantri jilid pertama.
Tak
jarang, program itu tidak tepat sasaran, karena dipolitisasi kepala
desa. Mereka yang menerima bantuan sapi, bukannya diternakkan justru
sapi-sapi itu dijual tidak jelas keberadaanya. (rhm)
