![]() |
Gubernur Koster pada acara “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional – Temu Stakeholders” di Avurpa Kempinski Bali, Nusa Dua, pada Jumat (9/4/2021)/Dok. Humas Pemrov Bali. |
Badung – Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat dan DPR
bisa memberikan kebijakan yang spesifik dan spasial dalam upaya pemulihan
ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19 khususnya pada sektor pariwisata.
Koster menyampaikan, sebagai destinasi wisata dunia, pelaku pariwisata Bali
paling besar terdampak pandemi Covid-19.
“Untuk itu saya kira akan bijak jika pemerintah pusat dan DPR ada kebijakan
spesifik untuk Bali,” kata Gubernur Koster pada acara “Sarasehan Akselerasi
Pemulihan Ekonomi Nasional – Temu Stakeholders” di Avurpa Kempinski Bali, Nusa
Dua, pada Jumat (9/4/2021).
Pihaknya mengharapkan, semua pemangku kebijakan di RI, jangan serasa ‘habis
manis sepah dibuang’ dalam menangani dampak-dampak pandemi yang menyebabkan
kontraksi ekonomi yang dalam di Bali.
“Kalau situasi normal, besar sekali kontribusi Bali untuk devisa dari sektor
pariwisata. Namun sekarang stuck, dengan kontraksi ekonomi yang mungkin paling
parah sepanjang sejarah,” terang pria kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng
ini.
Kondisi yang dirasakan pelaku wisata di Bali sangat berat. Banyak korban PHK,
dirumahkan, tidak mampu bayar gaji, bahkan ada yang tidak operasional.
“Saya bersyukur masyarakat Bali pelaku wisata masih sabar, tapi kita tidak
tahu sampai kapan ini berlangsung,” ujarnya.
Saat kondisi normal medio 2019 lalu, sebanyak 6,3 juta wisataman mancanegara
(Wisman) datang ke Bali yang setara 39 persen dari jumlah total wisman
nasional.
Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 29 persen dari total devisa
sektor pariwisata Indonesia.
“Belum lagi untuk wisdom (wisatawan domestik, red), di mana ada 10 ,5 juta
orang datang ke Bali. Jadi Ekonomi sangat tergantung pariwisata, dan jika
normal pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional,” sebutnya.
Alumnus ITB Bandung ini menginginkan pelaku pariwisata Bali dan sektor
ikutannya diberikan kebijakan fiskal spesifik, yang secara khusus mampu
menyelamatkan pilar perekonomian Pulau Dewata tersebut.
Pihaknya mengapresiasi kinerja Pusat dan DPR untuk pemulihan Bali. Secara
spesifik kami usulkan untuk mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang
terdampak parah dari Covid-19, yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran.
“Pinjaman lunak dengan bunga ringan. Saya yakin, tahun 2023 saat kondisi
membaik, mereka (pelaku wisata, akan memenuhi kewajibannya, karena rata-rata
mereka ini orang baik, sangat taat pajak,” kata Koster.
Dirinya pun mendorong peran bank-bank milik negara yang tergabung dalam
Himbara untuk bisa jadi leader untuk hal tersebut. (rhm)