Gubernur Koster Tekankan Ekonomi Kerthi Bali: Jalan Serius Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Pangan

Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali bukan sekadar konsep, melainkan fondasi utama agar Pulau Dewata mampu berdiri tegak secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan.

Pesan penuh semangat itu ia sampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia, Denpasar, Selasa (10/02).

“Di hulu, pemerintah harus membuat regulasi yang berpihak pada IKM dan koperasi lokal. Di hilir, mereka wajib menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat pun harus membeli produk asli Bali. Perputaran ekonomi di tanah Bali inilah yang akan membuat kita berdikari,” tegas Koster penuh keyakinan.

Ia menekankan pentingnya strategi ekonomi yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus menjadi motor penggerak utama.

“Ekonomi Kerthi Bali harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari dan berdaulat pangan,” imbuhnya.

Kinerja ekonomi Bali pun menunjukkan sinyal positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi di Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Badung 1,09 persen.

Bahkan, secara month to month dan year to date, Bali mencatat deflasi 0,34 persen—tanda bahwa tekanan harga relatif terkendali.

Namun, Koster mengingatkan sektor pangan masih menjadi penentu utama inflasi. Karena itu, kedaulatan pangan harus diperkuat melalui produksi lokal, kepastian pasokan, dan distribusi yang lancar.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal lewat Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018, yang terbukti menggerakkan ekonomi rakyat, seperti kain endek Bali yang kembali menghidupkan perajin dan pedagang.

Lebih jauh, Koster menekankan stabilitas politik, keamanan, dan sosial adalah modal penting menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Bali kini tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, meski sangat bergantung pada pariwisata yang menyumbang sekitar 60 persen PDRB.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menambahkan inflasi Bali hingga Januari 2026 masih dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen.

Ia menekankan pentingnya strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Sementara itu, Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan pengendalian inflasi erat kaitannya dengan ketahanan pangan.Beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan harga.

Karena itu, produksi lokal harus diperkuat, cadangan pangan dioptimalkan, dan distribusi dikendalikan melalui kerja sama antardaerah.

Dengan sinergi yang konsisten antara pemerintah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha, Bali diyakini mampu menjaga pasokan, menstabilkan harga, dan memastikan distribusi lancar.

Semua langkah ini bermuara pada satu tujuan besar: Bali yang berdikari secara ekonomi dan berdaulat pangan.***