 |
| Gubernur Mangku Pastika saat memimpin rapat koordinasi di Karangasem/foto:bpbd bali |
KARANGASEM – Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memerintahkan para pegawai Kabupaten Karangasem yang ikut mengungsi agar kembali ke posnya masing-masing kecuali mereka yang kantornya berada di salah satu dari 27 desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung.
Hal itu ditegaskan Gubernur Pastika kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi di Karangasem pada, Jumat (29/9/2017)
Untuk itu, Pastika memerintahkan semua pegawai Kabupaten Karangasem khususnya agar kembali ke posnya masing-masing. “Yang ikut mengungsi agar kembali ke posnya kecuali jika kantornya berada di salah satu 27 desa itu,” ujarnya.
Bagi pegawai yang kantornya di daerah berbahaya harus berkantor di Kantor Bupati Karangasem. “Bagi pegawai yang tidak kembali ke posnya maka gajinya tidak dibayarkan,” tukasnya.
Disampaikan Pastika, karena tanggap darurat memerlukan uang, maka semua kegiatan seminar, pameran dan semua hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kedaruratan dibatalkan agar uangnya dapat dipakai untuk kedaruratan.
“Termasuk di provinsi, tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri,” katanya menegaskan.
Dalam arahannya saat rapat koordinasi, Gubernur Pastika mengatakan Bupati dan Walikota agar segera membuatkan kartu identitas pengungsi seperti Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani kepala desa sebagai kartu hak untuk pengungsi.
Semua nama, usia, desa asal dan jumlah anggota keluarga agar tervalidasi jumlah pengungsi. Pemerintah daerah dalam 7 hari ini akan mengidentifikasi warga yang tidak perlu mengungsi dan dihimbau kembali ke rumahnya masing-masing.
Setelah teridentifikasi, warga dari 27 desa akan ditampung di bale banjar, khususnya di Karangasem. Mangku Pastika mengatakan, “Kita harapkan Keliang Banjar untuk mempersiapkan diri menerima saudara-saudara kita yang berasal dari 27 desa yang sah menjadi pengungsi,” sambungnya.
Setelah itu akan jelas pengungsinya. Mereka kita tempatkan di bale banjar karena kalau di tenda dikhawatirkan akan kehujanan, becek, panas, debu, dan sebagainya. Koordinator lapangannya adalah Kelian Banjar (aparat desa).
Kordesnya adalah Kepala Desa sehingga jalur komandonya jelas karena menggunakan aparat desa. Pengungsi yang di banjar akan dipasok logistiknya. Daya tampung banjar tergantung pada besar kecilnya banjar.
Di bale banjar, akan ditambahkan listrik, lampu darurat, genset, tenda dapur umum, tandon air, permakanan, keperluan sehari-hari, dan kebutuhan dasar pengungsi lainnya sehingga terjamin suplai logistik. Selain banjar juga menggunakan GOR, balai desa, gedung dan lainnya.
Penanganan untuk ternak sapi, saat ini masih ada sekitar 10 ribu – 18 ribu yang berada di daerah berbahaya. Gubernur Bali akan membicarakan dibincarakan dengan provinsi di luar Bali yang biasanya mengimpor sapi dari Bali.
Selain itu, di Karangasem masih tersedia lahan yang luas yang dapat digunakan menampung sapi.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan, dalam penanganan siaga darurat Gunung Agung, pemerintah pusat memberikan pendampingan. Penanggungjawab utama bupati yang didukung penuh oleh Gubernur Bali.
“Apa yang sudah dilakukan Pemda sudah sangat baik. Kerjasama masyarakat sangat membanggakan sehingga penanganan berjalan dengan baik,” tutur Willem. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu tenang dan meningkatkan kewaspadaannya. Jangan terpancing pada isu-isu yang menyesatkan. (rhm)
