Guru Besar UI: Kemajuan Reformasi Birokrasi Masih Terpusat di Pulau Jawa

Jakarta – Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) yang juga Sekretaris Eksekutif KPRBN, Prof Eko Prasojo mengatakan kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Pulau Jawa.

Dia menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.

Lanjutnya, padahal penyelenggaraan reformasi birokrasi, salah satunya melalui penyelenggaraan MPP ini, diproyeksikan mampu mengefisienkan anggaran belanja negara dan daerah sebesar 22 persen.

Untuk itu, Eko Prasojo menyarankan agar pemerintah pusat segera membentuk satuan gugus tugas atau satgas yang bekerja menyusun roadmap percepatan pembangunan MPP yang terdigitalisasi dan terhubung dengan OSS (Online Submission System).

Dalam amatannya, stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah, padahal yang diinginkan sistemnya desentralisasi.

“Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah,” kata Eko Prasojo saat diskusi bersama KSP dan KPRBN di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk membenahi dan mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) utamanya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Reformasi birokrasi belum optimal karena semua pihak belum serentak bergerak. Kita perlu menyamakan persepsi karena targetnya sudah jelas.

KSP siap mengisi posisi leading sector dalam Reformasi Birokrasi dan memperkuat program yang dikepalai oleh Wakil Presiden,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko

Pihaknya akan mengundang Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan proses pembangunan dan penyelenggaraan MPP.

“Harapannya MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), mengatakan MPP diharapkan sudah terbentuk di 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024. Namun hingga saat ini, baru terdapat 57 MPP atau sekitar 11 persen dari target.

Sebagai lembaga yang mengawal program strategis nasional, KSP akan mencarikan solusi atas hambatan-hambatan yang ada. KSP akan menjembatani proses percepatannya dan mencari debottlenecks atas permasalahan koordinasi yang tersendat.

Diakuinya, masih pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang.

“Kita perlu memberi atensi terhadap sulitnya masyarakat di pelosok kabupaten/kota di luar Pulau Jawa untuk mendapatkan pelayanan publik,” tutup Moeldoko.***