 |
| FGD Rektor se- Indonesia di Bali |
DENPASAR – Para Rektor di Indonesia berencana mengkonsolidasikan diri menggelar aksi kebangsaan perguruan tinggi melawan gerakan radikalisme.
Diketahui, isu radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak lagi merebak sebagai wacana di bumi persada Nusantara, tetapi sudah taraf meresahkan kehibdupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air Negara Kesatuan republik Indonesia.
Kondisi itu membuat beberapa perwakilan dari berbagai universitas yang diwakili oleh rektor, wakil rektor, dan ketua yayasan, organisaisi pemuda dan organisasi kemasyarakatan bertemu di Museum Bung Karno, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Kamis (27/7/2017).
Mereka menggelar focus group discussion (FGD) membahas cara mengantisipasi fenomena radikalisme dan terorisme.
Rektor Universitas Mahendradatta, Dr Putri Anggreni menegaskan, dukungan terhadap pertemuan ini karena melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih saja ada dan mungkin juga dalam jumlah skala besar yang sangat mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan paham dan ideologi terorisme dan radikalisme.
“Mereka sangat mudah terprovokasi untuk merongrong kebangsaan dan kenegaraan yang mana tumbuh dan digali dari nilai-nilai dan budaya sendiri. Kenyataan ini seharusnya semua perguruan tinggi dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Putri
Pertemuan FGD tadi dihadiri 79 rektor dari 79 Perguruan tinggi yang tersebar di 12 Propinsi yang semuanya sudah bersedia untuk menjadi Steering Comittee dan Pengundang untuk mendeklarasikan pertemuan rektor se Indonesia.FGD merekomendasikan agar Steering Comittee minimal di isi oleh 150 perguruan tinggi.
Satu per satu rektor diberi kesempatan menyampaikan testimoni. Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof Dr Ir Muhammad Saleh Pallu M.ENG, juga menegaskan bahwa negara republik Indonesia yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah kesinambungan bagi anak cucu dan tidak sekadar sebagai sebuah sejarah.
“Jadi, kita berkewajiban menjaga keutuhan NKRI berdasa Pancasila dan UUD 1945 berarti kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita,” tegas Prof Saleh.
Ketua DPD KNPI Bali, Nyoman Gede Antaguna juga menyatakan kegelisahan dengan kenyataan yang ada. KNPI Bali menilai, seharusnya terorisme dan radikalisme sudah selesai, tapi nyatanya masih saja terus terjadi dan menjadi beban bagi kehidupan keberbangsaan dan kebernegaraan.
Rektor IAIN Palu, Prof Dr Zainal Abidin, nenegaskan, konsensus kebangsaan sudah final.
“Sumpah Kebangsaan perlu didengungkan kembali. Konsensus pilar empat kebangsaan harus dijaga,” tegas Wakil Rektor I Universitas Cokroaminoto, Makassar, Prof Dr Baharuddin Mappangaja.
Rektor Universitas Mpu Tantular Jakarta Mangasi Panjaitan menggarisbawahi agar gerakan para rektor bisa menghadirkan seluruh rektor di Indonesia.
“Di Indonesia ada 4.350 Perguruan Tinggi dan kami berharap pertemuan tersebut bisa di hadiri seluruh Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, besar atau kecil karena masalah yg sekarang di hadapi tidak bisa di selesaikan sendiri sendiri.”
Pertemuan ini menyepakati nama gerakan mereka dengan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme. Gerakan tersebut akan bekerja untuk mendeklarasikan Sumpah Kebangsaan yang akan menghadirkan Presiden Joko Widodo. (rhm)
