Badung– Keberadaan Pura Belong Batu Nunggul di Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kini menjadi sorotan dan viral di media sosial lantaran diduga didirikan di atas lahan milik pribadi.
Menyikapi situasi ini, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat mengeluarkan imbauan agar warga tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Polemik ini bermula dari keraguan atas keabsahan pura tersebut. Nyoman Suratnal (55), Wakil Ketua LPM Jimbaran periode 2016, mengungkapkan keheranannya atas kemunculan nama pura baru yang diklaim diempon oleh desa adat.
“Seingat saya di daerah sana tidak pernah ada pura yang bernama Pura Belong Batu Nunggul, yang saya ketahui hanya ada Pura Goa Peteng dan Pura Dompa. Nah ini kok aneh, tiba-tiba ada nama pura baru yang katanya diempon oleh desa adat. Kapan desa adat bangun pura di sana?” ujar Suratna dalam keterangannya di Denpasar, Rabu (5/11/2025).
Menyadari sensitivitas isu keagamaan dan potensi perpecahan, Suratna secara tegas meminta masyarakat untuk bertindak bijak.
Dia mengharapkan warga untuk memilah-milah dan mengetahui sejarah otentik keberadaan pura tersebut, terutama karena isu pembangunan di lahan milik orang lain.
“Dan jangan sampai warga terprovokasi dengan pemberitaan di media sosial yang berkaitan dengan pendirian atau pemugaran pura tersebut,” tambahnya.
Tokoh Trah Kerajaan Mengwi Bantah Keterkaitan dengan Pura Utama
Penguatan terhadap imbauan ini datang dari I Gusti Ngurah Harta, tokoh masyarakat Bali dan Trah Kerajaan Mengwi Badung.
Ngurah Harta secara gamblang menegaskan Pura Belong Batu Nunggul tidak memiliki keterkaitan historis maupun spiritual dengan Pura Ulun Suwi di Desa Adat Jimbaran, apalagi dengan Kahyangan Jagat Pura Luhur Uluwatu.
Ngurah Harta menjelaskan, purana dan prasasti Pura Ulun Suwi yang didirikan leluhurnya, I Gusti Agung Maruti, sama sekali tidak mencantumkan Pura Belong Batu Nunggul sebagai bagian dari wilayah atau wewidangan Desa Adat Jimbaran.
Tidak ada keterkaitan antara Pura Belong Batu Nunggul dengan Pura Ulun Suwi maupun Pura Luhur Uluwatu.
Dalam prasasti peninggalan leluhur kami, I Gusti Agung Maruti, tidak pernah disebutkan pura itu sebagai bagian dari wilayah atau wewidangan Desa Adat Jimbaran,” tegas Ngurah Harta di Denpasar, Rabu (5/11/2025).
Ia menegaskan, setiap pembangunan atau renovasi pura harus didasari oleh bukti otentik leluhur, tata krama adat, awig-awig, dan kejelasan status tanah.
Hal ini mutlak diperlukan, terutama jika pembangunan menggunakan dana publik seperti APBD, demi menjunjung tinggi aturan hukum dan prinsip kesucian pura.***
