Badung – Rabu, 12 Maret 2025, menjadi hari bersejarah bagi Bali. Untuk pertama kalinya, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta memimpin rapat koordinasi yang menyatukan seluruh kepala daerah dan DPRD di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
Efisiensi menjadi fokus utama. Para peserta dari berbagai daerah di Bali memilih bus sebagai moda transportasi, sebuah langkah yang tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga mengurangi beban lalu lintas di jalanan Bali.
Dengan tema “Sinergitas Pembangunan Bali: 1 Pulau, 1 Pola, 1 Tata Kelola,” rapat ini menegaskan komitmen untuk membangun Bali secara terpadu dan berkelanjutan.
Gubernur Koster menekankan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang cermat.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan semangat efisiensi, tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan. Segala sesuatunya dilakukan secara hemat. Rapat ini sangat penting dalam upaya membangun Bali dengan tingkat efisiensi yang tinggi,” ujarnya.
Koster juga menyampaikan apresiasi kepada rombongan dari kabupaten dan kota di Bali yang telah memilih menggunakan bus dan angkutan umum sebagai sarana transportasi.
“Dengan demikian, perjalanan menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi kemacetan,” kata Gubernur yang menjabat untuk periode kedua ini.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa biaya penggunaan gedung rapat ditiadakan oleh Bupati Kabupaten Badung, Adi Arnawa, yang memberikan izin peminjaman gedung selama satu hari.
“Adapun biaya konsumsi peserta merupakan hasil gotong royong antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali,” jelasnya.
Gubernur Bali menambahkan bahwa pertunjukan seni yang ditampilkan dalam acara tersebut merupakan sumbangan dari ISI Bali, sebagai bentuk apresiasi atas perubahan nama institusi dari ISI Denpasar menjadi ISI Bali. Perubahan nama ini terwujud berkat dukungan yang diberikan oleh Gubernur kepada Menteri Pendidikan Tinggi.
Dalam hal penyediaan makanan, menu yang disajikan dipilih secara sederhana, menghindari kesan kemewahan. Rapat koordinasi kali ini juga tidak lagi diselenggarakan di hotel mewah, seperti yang lazim dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Keputusan ini diambil karena masih banyak gedung milik pemerintah yang layak dan memadai untuk digunakan sebagai lokasi rapat koordinasi.
