Industri Jasa Keuangan 2018 Dorong Pertumbuhan Positif

NUSA DUA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 bertempat di Nusa Dua Bali dengan mengusung tema “Memacu Pertumbuhan”.

Dalam pertemuan, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah menyatakan Tahun 2017 bukanlah tahun yang mudah disertai dengan bencana alam erupsi Gunung Agung, namun berkat koordinasi kebijakan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan otoritas perekonomian, imbas negatif dari tekanan perlambatan ekonomi global dan dampak bencana alam tersebut dapat dikendalikan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa secara regional, perekonomian Provinsi Bali bertumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 mencapai 5,59%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%.

Sektor jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan, baik bank umum maupun BPR, industri keuangan non-bank dan pasar modal turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sektor perbankan masih memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan selama tahun 2017.

Selain itu, fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusra tahun 2017 sebesar Rp 145,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,66% dan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat sebesar 8,35%.

Pertumbuhan di tahun 2017 tidak hanya berasal dari sektor perbankan. Kinerja di sektor lain selain perbankan yaitu sektor pasar modal dan IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif.

Perkembangan tersebut antara lain meliputi peningkatan jumlah investor di pasar modal dan jumlah piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan.

Jumlah investor saham yang tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) selama tahun 2017 meningkat dari 13.041 investor di Quartal I-2017 menjadi 15.544 investor pada Desember 2017 atau bertambah 2.503 investor.

Hizbullah juga melaporkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang difokuskan pada program peningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2017 telah terlaksana yaitu percepatan penyerapan dan perluasan akses petani padi dan peternak sapi pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) antara lain dilakukan melalui sosialisasi tentang program asuransi tersebut.

“Terselenggaranya program TPAKD selama tahun 2017 ini, tentu tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur Bali beserta jajarannya, dan untuk itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan kerja sama dari berbagai pihak selama ini, sehingga program-program TPAKD bisa terlaksana”, kata Hizbullah.

Dalam rangka mendukung salah satu Program Pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga jasa keuangan, lembaga perbankan di Bali dan Nusra aktif berpartisipasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Realisasi penyaluran KUR oleh perbankan di wilayah Bali dan Nusra sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp6,58 triliun atau 6,80% dari realisasi KUR nasional yang tercatat sebesar Rp 96,7 triliun.

Di sisi literasi keuangan, indeks literasi keuangan Provinsi Bali sebesar 37,45% (lebih tinggi dari indeks literasi nasional 29,66%) atau peringkat ke-5 dan indeks inklusi keuangan sebesar 76% (lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 67,82%) atau peringkat ke-3.

Program literasi/edukasi dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan edukasi, eksibisi dan lomba serta partisipasi dalam acara-acara untuk memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan secara langsung kepada masyarakat umum.

Heru menambahkan kuatnya tingkat permodalan, ketersediaan likuiditas memadai, serta terkendalinya tingkat risiko, memberikan landasan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian domestik.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat perubahan mendasar terhadap struktur permintaan produk dan jasa, di mana akan terjadi pergeseran peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa yang memiliki karakteristik yang lebih kompleks. (mal)