Ini Kritik KPK untuk Capres Prabowo & Jokowi

6 Juni 2014, 20:19 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjoyanto berdiskusi di LBH Bali (Foto:KabarNusa)

KabarNusa.com, Denpasar – Visi misi besar yang didengungkan pasangan Prabowo Subinato dan M Hatta Radjasa maupun Jokowi-Jusuf Kalla belum mampu menjelaskan secara lengkap bagaimana mereka mampu membiayai melaksanakan program-programnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Widjoyanto mengaku telah membaca semua visi misi kedua capres dan ada hal penting yang justru terlewatkan publik.

“Kami sudah membaca visi misi kedua capres, banyak gagasan besar dan menitikberatkan pada program, namun intinya semua program itu kan harus dibiayai,” kata Bambang di sela diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH Bali di Denpasar, Jumat (6/5/2014).

Yang tidak pernah disamopaikan, kedua Capres dan tim pemenangnya adalah bagaimana mereka nanti membiayainya atau dari mana sumber-sumber dana yang dipakai untuk melaksanakan semua program bagus yang pro rakyat itu.

“Uangnya dari mana, itu yang belum jelas disampaikan dalam visi misi kedua capres,” tegas mantan Ketua YLBHI itu.

Bagi KPK, hal itu penting diketahui publik, bagaimana kedua capres jika kelak terpilih mampu membiayai semua program itu dengan cara-cara yang benar.

Karenanya, usulan KPK agar juga dibahas bagaimana cara mendatangkan uang. Salah satu isu pokoknya adalah masalah pajak.

Makanya, harus ada perdebatan mengenai bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pasalnya, dalam amatan KPK, ada kecenderungan pajak itu sebagai salah satu penerimana paling besar namun cenderung terus menurun penerimaanya.

Padahal, jumlah wajib pajak terus meningkat dari 6 juta sekarang menjadi 24 juta lebih. Di pihak lain, petugas pajak jumlahnya stabil sementara kebutuhan akan APBN semakin meningkat.

Saat ini, kebutuhan APBN meningkat darei 1400 Triliun meningkat menjadi Rp1800 Triliun, sehingga hal itu mesti menjadi perdebatan strategi dari capres bagaimana meningkatkan penerimaan negara.

“KPK sudah menyampaikan 8 agenda yang memuat penerimaan pajak seperti sektor sumber daya alam yang dieksploitasi namun penerimanmaya tidak sebesar dengan jumlah yang dieksploitasi, ini mestinya yang menjadi perdebatan dan disampaikan dalam visi misi capres,” imbuhnya. (rma)

Berita Lainnya

Terkini